Sepanjang 2018, DPRD Riau Baru Selesaikan 2 Dari 14 Perda yang Disahkan

RIAU, PEKANBARU - Hingga Oktober ini, DPRD Riau baru menyelesaikan 2 perda untuk usulan 2018. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti mengatakan 2 peraturan daerah (Perda) usulan 2018 yang telah diselesaikan itu adalah perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2017.

"Untuk usulan 2018, baru 2 yang selesai. Selebihnya masih dalam pembahasan," jelas Sumiyanti kepada Wartawan, Selasa 16 Oktober 2018.

Sementara, untuk Perda usulan 2018, Sumiyanti meyakini tidak terkejar lagi. Menurut dia, pengusul Perda di tahun 2018 ini belum siap, baik itu eksekutif (Pemprov Riau) ataupun legislatif (DPRD Riau).

"Sekarang sudah Oktober, rasanya sudah tidak terkejar lagi. Apa yang harus kita bahas, karena bahan belum lengkap dari pengusul," sambung dia.

"Kalau proses pembentukan Perda itu, kalau lancar, akan memakan waktu 3 bulan. Namun, ada faktor lain, sebut faktor X yang membuatnya tersendat, seperti lama di Kemendagri. Target kita tentu selesai semuanya, namun kalau terkendala mau bagaimana lagi," tambah dia.

Sementara itu, dari data yang didapatkan, pada tahun 2018 ini, DPRD Riau sudah mensahkan 14 Perda. Namun, sebagian besar Perda yang disahkan tersebut adalah Perda luncuran tahun 2018, ataupun revisi dari Perda sebelumnya (perda 2017).(dow)

source : beritariau

DPRD Riau Kunker Luar Negeri, Septina : Gak Usah Dibesar Besarkan

RIAU, PEKANBARU - Ketua DPRD Riau, Septina Primawati berkilah jika kunjungan anggota dewan keluar negeri hanya sebatas memenuhi undangan. 

Dikatakan Septina, ada undangan dari Duta Besar (Dubes), dan memang telah dianggarkan dalam APBD. Menurut Septina, jika kunjungan kerja (kunker) luar negeri tersebut ditunda dengan alasan defisit anggaran, maka namanya tidak lagi memenuhi undangan.

"Semuanya kan sudah dianggarkan. Kita kesana juga memenuhi undangan dari Dubes. Kalau kita tidak berangkat dengan alasan defisit anggaran, namanya bukan memenuhi undangan lagi," kata Septina, Kamis 11 Oktober 2018.

Septina juga mengatakan bahwa izin untuk kunker luar negeri tidak bisa diberikan begitu saja. Harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dirinya sebagai Ketua DPRD Riau hanya bisa memberikan rekomendasi.

"Yang penting ini sesuai aturan. Sudahlah, gak usah dibesar-besarkan lagi," tutup Septina.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, anggota dewan diketahui melakukan kunker keluar negeri. Kunker ini terbagi dalam 3 delegasi, dimana delegasi pertama berangkat ke Rusia pada 17-23 September yang lalu. Kemudian, delegasi kedua berkunjung ke Argentina pada 29 September hingga 2 Oktober lalu, dan delegasi ketiga dijadwalkan akan ke Rusia pada 17-23 Oktober 2018 mendatang. (dow)

source : beritariau

Jenihnya Air Terjun Rokan Timur

ROKAN HULU, PASIRPENGARAIAN - Dalam melakukan ekpedisi keliling kampung Eks Transmigrasi se Provinsi Riau dijumpai berbagai potensi desa belum digarap secara maksimal. Salah satunya Desa Rokan Timur memiliki potensi pariwisata yang terbilang eksotis. Salah satu Desa Eks Transmigrasi di Kabupaten Rohul ini memiliki keindahan alam air terjun, jernihnya Sungai Tolab dan Hutan Lindung Suligi.

Potensi pariwisata menjadi modal berharga dalam meningkatkan pembangunan dan mendorong roda perekonomian di sebuah desa. Namun untuk menggali potensi wisata itu diperlukan langkah-langkah kongkrit dan keseriusan semua pihak.

"Ini potensi wisata menawan, sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk pembangunan daerah," ujar Bagus Santoso anggota DPRD Riau yang langsung nyemplung menikmati riuh rendah gemercik dan sejuknya air terjun 7 meter jatuh ditebing batu hitam berkilau nan menawan.

Dikawal lima tokoh muda Zaini dan kawan- kawan, kepala desa  Rokan Timur Suryadi Suryaningrat  yang bersemangat dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi, ia berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi berkenan membantu  dan mengembangkan potensi wisata desanya, untuk menambah peningkatan ekonomi warganya.

“Kami selaku pemerintah desa optimis potensi wisata desa kami menjanjikan untuk berkembang, terus terang kami terkendala infrastruktur jalan dan jembatan untuk menuju ke lokasi,” jelas Kades.

Sementara itu Bagus Santoso mengajak kepada masyakat lebih kreatif menggali potensi sektor wisata, lalu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagus menilai, di Riau khususnya Rokan Hulu secara umum sektor pariwisata memang belum tergarap secara maksimal. Sehingga sedikit sekali objek wisata yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat dan daerah.

"Dengan masih minimnya perhatian banyak daerah terhadap pengembangan sektor pariwisata justru dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam seperti Desa Rokan Timur yang punya wisata air terjun” katanya.

Menurutnya, potensi pariwisata harus mulai digarap oleh pemerintah seiring dengan terbangunnya dan berfungsinya berbagai infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan antar kecamatan serta desa di mana objek wisata itu berada. 

"Dan kami yakin sektor pariwisata di Rokan Timur akan berkembang seiring dengan perkembangan dan pengembangan pemukiman apalagi ada akses jalan yang menghubungkan dengan Kabupaten Pasaman Sumbar “imbuh Bagus yang masih menjabat anggota DPRD Provinsi Riau.

Menjadi catatan umum, infrastruktur menjadi kendala serius di hampir merata disetiap ceruk kampung dan desa. Sementara untuk membangun jalan dan jembatan pemerintah desa hanya mampu berharap kepada pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kendati demikian segala daya dan upaya telah digalakkan kepala desa secara mandiri bersama warga. 

Air Terjun Desa Rokan Timur dikaki bukit Hutan Lindung Suligi sebenarnya sudah difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), yang dibangun pemerintah Provinsi Riau tahun 2010, sayang sekali sudah tidak digunakan lagi, padahal secara ekonomis lebih hemat dibandingkan PLN.

Mengandalkan dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar 60 triliun dari RAPBN 2017 belum cukup untuk mengembangkan potensi pariwisata di desa. Sementara dana desa dari sumber keungan APBD besar kecilnya jumlah alokasi dana tergantung kemampuan dana daerah.(dow)

source : beritarohul

Tinjau Pembangunan Flyover Pasar Pagi Arengka, DPRD Riau Akan Bawa Penegak Hukum

RIAU, PEKANBARU -  Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mempertanyakan pernyataan pihak Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau yang menyatakan pembangunan flyover di Pasar Pagi Arengka tidak ada persoalan.

Dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau ini, jika memang tidak ada persoalan, seharusnya kontraktor tetap bekerja dan pekerjanya tetap melaksanakan pekerjaan seperti sebelumnya di sana.

"Kalau memang tak ada masalah kok tidak bekerja. Seharusnya kan tetap bekerja seperti yang dilaksanakan di flyover perempatan SKA," kata Thamrin kepada Wartawan, Rabu (27/6/2018).

Kalau suasana libur lebaran, menurutnya sudah tidak mungkin sampai saat ini masih libur, karena sudah hampir 2 minggu usai lebaran Idul Fitri.

Olah karena itu, menurut Thamrin pihaknya akan turun langsung dalam waktu dekat ke lokasi, dengan pihak dinas PU, sekaligus dengan aparat penegak hukum. Sebelumnya Kontraktor pembangunan flyover Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru dikabarkan tidak lagi melanjutkan pekerjaan sampai saat ini.

Hal tersebut diketahui pihak Komisi IV DPRD Riau dari berberapa sumber, dan saat ini tengah ditelusuri oleh Komisi IV yang membidangi masalah pembangunan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa, kontraktor pembangunan flyover tersebut juga melarikan uang yang telah dicairkan, sementara pekerjaan tidak dilanjutkan.

"Dari informasi yang kita terima, kontraktornya lari setelah mencairkan uang. Tapi kita belum tau berapa jumlahnya. Kita juga belum mengetahui apa alasannya tidak melanjutkan dan belum tau seperti apa persis kejadiannya, ini sedang kita cari tahu," ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan turun dalam waktu dekat, berkemungkinan pada pekan depan, sekitar Kamis atau Jumat depan.

"Kita juga akan turun dengan sejumlah pihak penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. Sehingga ketika memang kondisi tersebut terjadi, ini bisa langsung kita tidaklanjuti ke ranah hukum," tuturnya.(dow)

source : www.beritapekanbaru.com

Lampu PJU Diputus Sepihak, Legislator Riau ini Kecam Arogansi PLN

RIAU, PEKANBARU - Pemutusan sepihak yang dilakukan PLN pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di kota Pekanbaru menuai reaksi kecaman dari Anggota Legislator DPRD Riau, Suhardiman Amby.

Pasalnya, dengan kondisi jalan yang gelap gulita, sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Terutama di tempat-tempat yang sepi. Belum lagi ancaman kecelakaan lalu lintas, seperti masuk lubang dan tabrakan sesama kendaraan.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, SE. Ak, MM

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby menilai tindakan sepihak yang dilakukan PLN sangat arogan. Seharusnya, jika terjadi keterlambatan pembayaran tagihan PJU, PLN tidak langsung ambil tindakan sepihak.

"Saya sudah lama mengamati kinerja PLN Riau, hampir setiap tahun mengancam dan memutuspadamkan lampu jalan di Kota Pekanbaru. Jangan hanya gara-gara keterlambatan pembayaran tagihan langsung diputus. Perlu diketahui bahwa Pekanbaru adalah wajah Ibukota Provinsi Riau, simbol peradaban Melayu jangan diperlakukan tidak adil, kami ingatkan bahwa Dirut PLN harus segera memgevaluasi pejabat PLN di daerah Riau." tukas Suhardiman, Senin (25/6/2018).

Suhardiman menambahkan,"Mereka seolah tak paham dengan budaya musyawarah dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan bertindak seperti gaya-gaya barbar main putus seenaknya, tak ada sopan santun", tegas Politisi Hanura ini.

Sekadar gambaran, ada dua jenis PJU yang harus dibayarkan Pemko, yakni PJU yang dimeterisasi dan nonmeterisasi. Sementara jelas Suhardiman, PLN sendiri tidak memaparkan berapa biaya untuk PJU yang dimeterisasi dan tidak.

"Yang dimeterisasi sudah jelas berapa yang harus dibayar. Yang belum dimeterisasi kita cari solusinya seperti apa. Berapa banyak yang belum dimeterisasi. Jadi solusinya bukan PLN langsung main putus seperti ini. Itu bukan tindakan bijaksana," ungkapnya lagi.

Suhardiman meminta, agar Pemko dan PLN segera mencarikan jalan keluar persoalan ini. Seiring dengan itu, PJU tetap dihidupkan segera.

"Harusnya masing-masing berpikir untuk masyarakat. Jangan ego sektoral yang ditonjolkan," tutupnya.(dow)

Alami Defisit, Anggaran Pemprov Riau Dipangkas Hingga Rp1,7 T

RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta agar DPRD bisa memangkas anggaran sebanyak Rp1,7 triliun. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan pemprov yang mengalami defisit.   

Rencananya, dewan sendiri akan mulai melakukan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 pada Juli mendatang. Termasuk APBD perubahan.

“Jika kondisinya memungkinkan, pembahasan APBD-P Sejalan dengan APBD murni 2019,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Jumat (22/6) siang.

Saat ditanya anggaran apa saja yang akan dipangkas. Lelaki yang akrab disapa Dedet itu tidak menjelaskan secara detail. Karena sejauh ini pihaknya belum menerima pengajuan postur pemangkasan anggaran dari Pemprov Riau. Ia hanya menyebutkan beberapa item belanja yang dirasa cukup boros.

“Seperti belanja PPL sama belanja pegawai. Itu kan cukup boros ya. Itu akan kami bahas nanti,” ucapnya.

Nantinya, yang akan menjadi prioritas dewan adalah belanja pembangunan serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

Masih dikatakan Dedet, selain meminta pemangkasan anggaran, pemprov juga meminta target pendapatan juga diturunkan. Alasannya ada beberapa item target pendapatan yang pelaksanaannya di luar rencana. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Akan tetapi hal itu tidak akan dikabulkan dewan.

“Tidak akan saya turunkan. Enak saja minta diturunkan. Kalau diturunkan berarti ASN tidak kerja dong. Kemarin saja mereka mendapat upah pungut. Artinya target pendapatan tercapai,” tegasnya. Bahkan, lanjut politisi Demokrat itu, pihaknya akan menaikkan target pendapatan pemprov. Dengan harapan kondisi keuangan dapat pulih kembali.(dow)

source : www.riau.news

Sudah Sah dan Diundangkan, Noviwaldy : Perda RTRW Riau Belum Berlaku untuk Korporasi

RIAU, PEKANBARU - Kendati Perda RTRW Riau sudah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, namun lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan, tidak bisa langsung digunakan, terutama oleh korporasi.

"Jadi RTRW ini belum final bagi korporasi. Untuk menggunakan lahan tersebut, korporasi harus mengusulkan pelepasan kawasan hutan yang harus disetujui Kementerian LHK," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Kamis (07/06/18).

Hal ini menurutnya bukan tanpa alasan. Produk dari RTRW Riau yang masih berupa outline peruntukan lahan di Riau menjadi salah satu alasannya. Akibatnya, kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dulunya hutan, maka perlu adanya proses pelepasan terlebih dahulu.

Ia pun menjelaskan, outline tersebut hanya membagi daerah-daerah di Riau sesuai peruntukkannya. Termasuk, mencakup kawasan-kawasan pemukiman dan perkantoran yang sebelumnya masuk hutan.

"Sertifikat tetap belum bisa dibuat karena di BPN statusnya masih kawasan hutan. Untuk dapat digunakan, maka pemerintah harus juga mengusulkan pelepasan ke Kementerian LHK. Untuk yang demikian ini nantinya akan dilakulan secara kolektif sehingga akan menjadi satu sertifikat saja. Baru nanti masing-masing pemilik yang mengurus sertifikat itu," terangnya.

(baca juga : Suhardiman Tuding Menteri LHK Putihkan Perkebunan Perusahaan Melalui TORA)

Terakhir politisi Demokrat ini mengatakan, yang mulai nampak pergerakan investasi saat ini pasca pengesahan RTRW baru di kawasan industri di Dumai. Namun mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini mengakui, belum tahu jumlah keseluruhan. 

"Jadi triliunan yang dulu dijanjikan tidak serta merta masuk. Karena outline ini bukan serat legal penggunaan lahan," ujarnya.(dow)

source : www.harianvokal.com

Penambahan Cuti ASN Dinilai Jadikan Pelayanan Masyarakat Tak Maksimal

RIAU, PEKANBARU- Komisi I DPRD Riau mendukung tidak adanya penambahan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau di luar libur bersama yang sudah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman mengatakan, libur bersama tersebut sudah cukup lama, sehingga oa menilai tidak perlu dilakukan penambahan cuti lagi. Penambahan cuti menurutnya akan membuat pelayanan terhadap masyarakat akan tidak maksimal.

"Libur bersama sudah lama, memang seharusnya tidak ada penambahan cuti lagi, karena hal tersebut akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat," kata Taufik kepada Wartawan, Kamis (7/6/2018).

Dikatakannya, jika dilakukan penambahan cuti, maka masyarakat nantinya yang akan melakukan pengurusan akan kebingungan.

"Itu risiko sebagai abdi negara. Masyarakat berkejar menjadi ASN tentu sudah siap dengan dengan segala risikonya," tuturnya.

Ia berharap, agar ASN di Pemprov Riau menubuhkan semangat dan etos kerja, sehingga tidak ada keberatan atau terpaksa dalam melaksanakan tugas.(dow)

source : www.harianvokal.com

Kembali Adakan Lomba MTQ, Ketua DPRD Riau Buka MTQ Mesjid Darul Abrar DPRD Riau

RIAU, PEKANBARU - Sukses di tahun kemarin, pengurus Mesjid Darul Abrar DPRD Riau kembali laksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Ketua DPRD Riau, Septina Primawati didaulat untuk membuka acara. 

Dalam sambutannya, Septina Primawati mengapresiasi kinerja pengurus mesjid yang berkenan mengangkat acara MTQ. Apalagi, kegiatan seperti ini sudah dilakukan dari tahun kemarin. 

"Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan MTQ lagi yang kedua dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Mewakili pimpinan, kita sangat mengapresiasi kegiatan MTQ ini," kata Septina Primawati. 

Politisi Golkar ini tidak lupa berpesan kepada peserta agar tidak menjadikan kegiatan seperti ini sebagai rutinitas semata, apalagi jika niatnya dalam perlombaan, untuk mencari hadiah yang disiapkan panitia. 

"Kepada para peserta saya ucapkan selamat bermusabaqah dan kepada Dewan Hakim untuk bisa bertugas dengan baik dan menjunjung sportivitas. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk mewarnai pembangunan daerah, khususnya dibidang agama," ujarnya. 

Sementara itu, Suhardiman Amby, Ketua Mesjid menyampaikan jika pada tahun ini, jumlah peserta mengalami peningkatan, totalnya mencapai 102 orang. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari tingkatan qori dan qoriah dewasa serta anak-anak. 

"Dengan adanya MTQ ini, kita juga berharap supaya pada agenda besar politik di tahun ini dan 2019 bisa terlaksana dengan baik. Kita ingin siapapun yang terpilih bisa memberikan kepedulian terhadap Islam secara khusus," kata politisi Hanura ini. 

Lebih lanjut ia menerangkan jika kegiatan ini bersumber dari berbagai sponsor, sumbangan anggota DPRD dan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. Acara juga dilaksanakan dengan sederhana namun hadiahnya lebih besar dari tahun sebelumnya. 

"Semoga dengan MTQ ke-II ini bisa memacu semangat qori dan qoriah untuk bermusabaqah," jelasnya. 

Kegiatan musabaqah sendiri baru akan dilaksanakan malam ini di Masjid Darul Abrar sampai tanggal 01 Mei 2018.(dow)

source : www.riau.news

RIAU, PEKANBARU - Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2017 Pemprov Riau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ada temuan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Provinsi Riau.

Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Evandes Fajri

Temuan ini menurut Kepala Inspektorat Provinsi Riau Evandes Fajri baru pertama kali terjadi di Sekretariat Dewan, karena selama ini temuan BPK hanya terjadi di kegiatan fisik seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pengadaan barang dan jasa.

"Sebelumnya tidak pernah ada temuan di Setwan ini khusus untuk penggunaan anggaran perjalanan dinas dan uang minyak, ini baru pertama terjadi, "ujar Evandes fajri kepada Wartawan.

Untuk angkanya sendiri yang menjadi temuan tersebut menurut Evandes tidak mencapai Miliaran hanya ratusan juta saja. Saat ditanya angka pastinya, Ia belum bisa mempublis.

"Angkanya ratusan juta juga yang menjadi temuan BPK dan harus ditindaklanjuti, "ujar Evandes.

Namun demikian menurut Evandes pihak Sekretariat Dewan Sudah menindaklanjuti temuan penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut dengan melakukan pengembalian kelebihan bayar dan menertibkan administrasi.

"Setwan sudah menindaklanjuti temuan itu dengan cepat, dan sampai sekarang sudah diselesaikan,"ujar Evandes fajri.

Sementara itu saat dikonfirmasi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau Kaharudin membantah ada temuan di Setwan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk keuangan Pemprov Riau tahun 2017.

"Dalam LHP BPK tidak ada catatan untuk Setwan,"ujarnya singkat kepada Wartawan, Selasa (22/5).

Sebagaimana diketahui sebelumnya Anggota V BPK RI Ismayatun yang datang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemprov mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau, dengan begitu Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang enam kalinya.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,"ujarnya usai penyerahan di Gedung DPRD Riau Jumat lalu.

Ismayatun mengatakan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan, namun tidak signifikan mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh Pemprov Riau.

"Sejumlah persoalan itu diantaranya, masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan pemprov, proses penganggaran tidak sesuai dengan pergub, kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov," jelasnya.

Kedepan diharapkan Ismayatun, apa yang menjadi temuan dan catatan BPK tersebut harus menjadi pembelajaran dalam memperbaiki laporan keuangan, sehingga hasilnya juga betul - betul terwujud dengan baik.

"Kita harapkan perbaikan terus dilakukan untuk hasil yang lebih baik," jelasnya. (dow)

source : www.harianvokal.com

DPRD Riau Sepakat Penurunan Pajak BBM Pertalite

RIAU, PEKANBARU - Seluruh fraksi di DPRD Riau sepakat dengan penurunan tarif Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor jenis BBM Umum Pertalite yang ditetapkan sebesar 10 persen. 

Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terutama pada Pasal 24 Ayat 2. 

Pada pasal 24 Ayat 2 menjelaskan, tarif Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) jenis BBM Umum jenis Pertalite ditetapkan sebesar 10 persen. 

"Fraksi Golkar DPRD Riau setuju dengan usulan Pemprov Riau yang menurunkan PBBKB hingga 7,5 persen. Angka tersebut dinilai ideal karena tidak terlalu membebani masyarakat. Juga tidak mempengaruhi target pendapatan dari pajak penjualan pertalite," kata Ramos Teddy Sianturi, anggota Fraksi Golkar saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar, Kamis (15/03/18). 

Senada dengan itu, Fraksi PAN DPRD Riau melalui juru bicaranya, Syamsurizal juga mengatakan hal yang sama. Namun, Fraksi PAN tidak setuju jika penurunannya hanya sampai angka 7,5 persen. Fraksi PAN setuju jika diangka 5 persen. 

"Mengapa daerah penghasil minyak masyarakatnya tidak mendapatkan minyaknya dengan murah. Ini kan sangat ironis. Wajar masyarakat Riau kecewa atas ketidakadilan ini," ungkapnya. 

Kemudian ia menyebut, jika diturunkan ke angka 5 persen dan dikhawatirkan bakal mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Riau agar mencari sumber lain untuk PAD tersebut. 

"Soal PAD yang menurun kita minta Pemprov Riau mencari sumber pendapatan lain, kan banyak tu, tidak hanya dari PBBKB saja. Kita juga sangat menyayangkan sikap Pertamina yang tidak transparan menyampaikan data akurat terkait harga Bahan Bakar Minyak, khusunya pertalite," sesalnya. 

Fraksi NasDem-Hanura dalam pandangannya juga sepakat dengan Fraksi PAN dan PPP yang terlebih dahulu menyampaikan pandangannya terkait penolakan 7,5 persen yang dimaksud. 

"Setelah kita melihat kondisinya sekarang memang masyarakat sangat terbebani dengan harga BBM ini. Kami sepakat PBBKB di Riau 5 Persen," kata Farida H Sa'ad, Juru Bicara Fraksi NasDem-Hanura. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat, Gerindra Sejahtera, PKB, PDI Perjuangan setuju akan adanya penurunan PBBKB. Menurut mereka, penurunan ini bisa dianggap sebagai solusi di tengah kelangkaan BBM Subsidi Premium. 

Dalam paripurna kali ini, dihadiri oleh 37 anggota DPRD Riau dengan dipimpin oleh Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau didampingi oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati. 

Paripurna selanjutnya dengan agenda Jawaban Kepala Daerah Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.(dow)

Suhardiman : Sejak Datang Sampai Pulang, Tak Satupun Nasabah Datang ke BRK Jakarta

RIAU, PEKANBARU - Selama melakukan kunjungan kerja ke kantor Bank Riau Kepri (BRK) Jakarta pada hari Jumat (9/3), Komisi III DPRD Riau mengeluarkan rasa kekecewaan yang besar.

Bank Riau Kepri Cabang Jakarta

Dimana ketika BRK Cabang Jakarta ini mulai membuka pelayanannya pukul 08.00 wib sampai jelang istirahat siang tidak ada satupun orang yang datang.

"sampai jam 11.30 wib, kita disitu tak ada satupun Nasabah yang datang", terang Suhardiman Amby sekretaris Komisi III DPRD Riau. Sabtu (10/3)

PT Bank Riau Kepri (BRK) meresmikan kantor cabang Jakarta adalah sebagai langkah ekspansi untuk memperluas pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) dari nasabah. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari pada saat peresmian kantor cabang tersebut pada April 2017 lalu.

Menanggapi hal tersebut, awak media coba mengonfirmasi langsung kepada Pimpinan Cabang BRK Cabang Jakarta, M Jazuli.(10/3)

M. Jazuli,"yah, kan masyarakat Jakarta ga mungkin datang rame antri. Mereka kan sudah pake Internet Banking, Mobile Banking sudah digital lah. Ga mungkin lah ngantri kayak di Rokan Hulu", pungkasnya.(gsp)

Rumah Kami 'Ditutup' Bagaimana Rakyat Bisa Mengadu

RIAU, PEKANBARU - Pintu ruang komisi di gedung DPRD Provinsi Riau diamankan menggunakan sidik jari. Hal ini menimbulkan banyak pandangan, terutama mahasiswa. Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Suska Riau, Yudi mempertanyakan bagaimana cara rakyat mengadu kepada para wakilnya.

"Kalau tak boleh masuk, bagaimana rakyat mau mengadu?" ujarnya, Kamis (1/2/2018). 

Apabila kunci sidik jari tersebut diterapkan, Yudi mengatakan seharusnya dewan memiliki solusi. 

"Harus ada solusi yang disediakan oleh dewan untuk menerapkan hal tersebut," kata Yudi. 

Yudi mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dewan harus menyediakan wadahnya.

"Kalau alasannya untuk pengaman, maka mereka harus sediakan wadahnya. Ketika ada orang yang ingin bertemu, maka mereka harus stand by untuk berjumpa," katanya.

Masih dikatakan Yudi, kalau memang tidak boleh di ruang komisi bisa di ruangan atau di tempat yang lain. "Kan toh dengan orang yang sama. Mereka harus sediakan wadah seperti itu, kan itu tugas mereka untuk menampung aspirasi rakyat," ujarnya. 

Yudi menegaskan bahwa tidak perlu ada pembatas antara rakyat dengan wakil rakyat. 

"Kalau tidak diberi wadah itu salah. Untuk apa mereka mewakili rakyat kalau masih ada batas antara mereka dengan rakyat," pungkasnya.(gun)