Jalan Berlobang Menuju RSUD Selasih Segera Ditangani

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Kabupaten Pelalawan dan desa Makmur sp 6 rusak. Badan jalan dipenuhi lobang, sehingga menjadi sulit untuk dilewati bahkan sering terjadi kecelakan saat warga melintas.

Salah seorang warga Widi (45), mengatakan kesulitan saat melewati jalan tersebut, bahkan pernah jatuh karena ban sepeda motor yang dikendarainya masuk lobang ketika melintas, ia menilai pihak terkait tidak peduli dengan jalan tersebut, terbukti sampai sekarang belum ada pihak manapun berupaya memperbaikinya, ia berharap sebelum jatuh korban jiwa lekas diperbaiki.

"Sukur diperbaiki, diperhatikan saja entah ada entah tidak, saya berharap segera diperbaiki la, jangan sampai jatuh korban baru sibuk, " ucap nya pasrah ketika dimintai keterangan di Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kamis (26/9/2019).

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Raknyat (PUPR) Hardian Syaputra ST. MT ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatSapp Jum'at (27/9/2019), mengatakan bahwa Pemerintah telah menghimbau dan mendesak PT. RAPP agar segera memperbaiki badan jalan, serta penerangan melalui surat Bupati Pelalawan HM. Harris tertanggal 20 Juni 2019 lalu, namun sampai sekarang belum ditanggapi PT. RAPP.

 Jalan sepanjang 125 meter tersebut adalah milik dan tanggung jawab perusahaan, pemerintah telah menghimbau dan mendesak perusahaan supaya melakukan perbaikan melalui surat, sampai sekarang belum ada respon dilapangan maupun balasan surat," terang Plt Kadis.

Hardian juga mengatakan jalan menuju RSUD minggu depan sudah mulai dikerjakan."Itu sudah kita cutting aspalnya. Tinggal patching aja, kemaren ada kendala teknis, rencana minggu depan udah masuk schedule kita untuk di tangani," tutupnya.(jon)

Prestasi FKTP Dalam Mendukung Pelalawan Sehat

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Atas keseriusan Pemkab Pelalawan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat dibuktikan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang refresantatif, dan tenaga kesahatan yang berkompeten, dengan diluncurkan nya program “Pelalawan Sehat” sebagai salah satu program strategis Pemkab Pelalawan.

Salah satu unggulan dari program tersebut dengan menggratiskan biaya pengobatan, perbaikan fasilitas yang refresentatif, tenaga medis dan pelayanan ramah dari petugas kesehatan.yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibidang kesehatan, enam Puskesmas di Kabupaten Pelalawan diganjar apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI, dengan memberikan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Status akreditasi Kementerian Kesehatan tersebut merupakan hasil dari proses survey yang dilakukan oleh  tim surveyor, yang kemudian dibawa ke rapat kelulusan dan penetapan status, hasilnya baru diumumkan. Pengakuan dari Kementerian Kesehatan menandakan tertibnya administrasi dan manajemen di Puskesmas, pelayanan kesehatan perorangan yang lebih baik dan berstandarnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Jatuhnya prediket Akreditasi kepada sebuah Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan salah satu indikatornya adalah Puskesmas yang telah memberikan keunggulan kompetitif. Terutama untuk pelayanan klinis yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien, terjaminnya pelayanan pasien dan masyarakat dengan standard yang tinggi.

Akreditasi ini juga menunjukkan bahwa Puskesmas yang lulus tersebut telah memiliki SDM petugas medis dan administrasi yang handal, pengelolaan risiko baik kepada masyarakat, terbangunnya kerja tim dan konsistensi dalam bekerja.

“Intinya, akreditasi ini adalah bentuk pengakuan dari Kementerian Kesehatan RI kepada Puskesmas Puskesmas di berdiri di kecamatan tapi memiliki standar pelayanan yang lebih baik,” terang Plt Kadiskes Pelalawan, Asril SKM

Keempat FKTP di Kabupaten Pelalawan yang meraih akreditasi di tahun 2018 ini adalah Puskesmas Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut dan Kecamatan Pangkalan Kuras 1. Tiga diantaranya mendapat predikat akreditasi tingkat madya (bintang tiga)  dan satu FKTP dengan akrditasi tingkat dasar (bintang dua).

Raihan akreditasi oleh Puskesmas Puskemas di Kabupaten Pelalawan setelah FKTP tersebut dinyatakan layak mendapat akreditasi berdasarkan hasil survei dari tim akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI tahun 2017. Empat Puskesmas di Kabupaten Pelalawan memperoleh seritifikat akreditasi berdasarkan hasil penilaian kelulusan akreditasi didapat pada akhir bulan Februari lalu.

Rencanaya, sertifikat penghargaan kelulusan akan diserahkan pada pertengahan tahun ini juga. Walau empat Puskesmas yang mendapatkan akreditasi dari Kemenkes, namun prestasi kinclong di raih oleh dua Puskesmas di Kabupaten Pelalawan di tahun 2017 lalu. Bahkan di tahun itu Puskesmas Ukui meraih predikat bintang empat.

Surat Kemenkes bernomor TU.01. 03/IV/14/81/2017 tertanggal 31 Januari 2017, menerangkan bahwa tujuh FKTP (Puskesmas) di Riau mendapatkan akreditasi  tahun 2017. Dari tujuh Puskesmas di Riau yang dinyatakan terakreditasi, dua di Kabupaten Pelalawan, sedangkan dari ketujuh Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Ukui yang berhasil meraih status Utama atau Bintang empat.

Puskesmas Pangkalan Kerinci mendapatkan status madya atau bintang tiga bersama dua Puskesmas di Riau lainnya dan Puskesmas sisanya dengan status Dasar.

“Hal yang membanggakan dari hasil akreditasi itu, Puskesmas Ukui lulus dengan predikat bintang empat (Utama),” kata Endid

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh FKTP (Puskesmas) se – Indonesia harus memiliki standar pelayanan dasar melalui akreditasi yang dikeuarkan oleh kementerian Kesehatan. Dengan adanya akreditasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja Puskesmas, kinerja petugas kesehatan dan meningkatnya pelayanan keseharan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014 dan Undang Undang No 46 tentang Akreditas FKTP, seluruh FKTP harus lah sudah terakreditasi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan akan mendorong Puskesmas Puskesmas yang belum terakreditasi untuk terus berbenah, menyesuaikan dengan rugulasi yang disyaratkan oleh Kemenkes RI.

“Suksenya pelaksanaan Pelalawan Sehat tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang refresentatif, tenaga kesehatan yang handal, karena Puskesmas kita sudah BLUD maka harus didukung oleh tenaga administrasi yang handal pula, itu yang kita bangun dan kembangkan secara berkelanjutan,” imbuh Asril

Sebuah Puskesmas dikatakan telah terakreditasi itu, adalah Puskesmas yang telah menerapkan standar pelayanan klinis  sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien. Terjaminnya pelayanan pasien dan masyarakat dengan standard yang tinggi, SDM petugas medis dan administrasi yang handal, pengelolaan risiko baik kepada masyarakat, terbangunnya kerja tim dan konsistensi dalam bekerja.

Untuk tahun 2018 ini, Diskes Pelalawan kembali  mengajukan empat FKTP yang ikut seleksi akreditasi. Keempat FKTP itu adalah  puskesmas Kecamatan Bandar Petalangan. Puskesmas Bandar Seikijang, puskesmas Kerumutan dan puskesmas Kecamatan Pelalawan. Selain penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas pelayanan pengobatan kepada masyarakat, Puskesmas juga menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman dan sosiliasasi kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat.

Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saat ini, sebanyak 13 puskesmas di Kabupaten Pelalawan yang sudah ada menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Diharapkan dengan BLUD ini peningkatan pelayanan dan kebutuhan puskesmas dapat dipenuhi.

Selain itu bantuan Pemerintah Provinsi juga bisa membantu dalam peningkatan pelayanan puskesmas yang ada. Sebagai sebuah organisasi fungsional, puskesmas mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.

Menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Tersebab “Pelalawan Sehat” merupakan salah satu dari tujuh program strategis pemerintah daerah, maka Pemkab Pelalawan menjamin seluruh warganya mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Pelayanan kesehatan dilakukan secara merata baik di wilayah kecamatan maupun desa dan kelurahan yang ada di kabupaten ini. Bahkan khusus desa yang berada di kawasan hutan, pelayanan kesehatan masih dilakukan dengan cara keliling. Public Service Center (PSC) atau layanan mobil ambulance gratis adalah solusi untuk menjangkau masyarakat yang berdomisili di desa desa terpencil.

Tujuan layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Pelalawan yang sedang sakit dan memerlukan mobilitas dari tempat tinggal ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sakit dalam kota ataupun luar kota dengan waktu pelayanan 24 jam.

Pelalawan Sehat Sampai ke Tingkat Desa

Dalam menggalakkan Program Pelalawan Sehat, Bupati Pelalawan HM Harris menyebutkan bahwa secara rutin setiap bulannya, pemerintah daerah menggelar kegiatan yang juga diberi nama Pelalawan Sehat di Kecamatan secara bergiliran. Di dalam kegiatan Pelalawan Sehat itu, dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung satu dari tujuh program strategis Pemkab Pelalawan itu.

Diantara kegiatan yang dilakukan adalah senam bersama, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi (KB), sunatan missal kegiatan donor darah, serta pelayanan pengobatan gratis. Disebutkannya, pelaksanaan pelalawan sehat dimana kegiatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pelalawan sehat yakni hidup sehat serta bersih lingkungan.

Harris mengucapkan terima kasih atas antusias masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam mengikuti kegiatan Pelalawan Sehat ini. Dimana Pemerintah Daerah senantiasa akan melakukan kegiatan serupa ditingkat desa yang ada di Kabupaten Pelalawan ini, bergantian yang awalnya ditingkat kecamatan.

Tujuan dari Kegiatan Pelalawan Sehat ini ada memberikan edukasi pentingnya masyarakat memperhatikan kesehatan diri mereka dan keluarga serta lingkungan sekitarnya.

“Dengan hidup yang sehat tentu akan memberikan hasil yang baik buat masyarakat itu sendiri dan lingkungan sekitarnya,” kata Harris.”

Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak suksesnya program Pelalawan Sehat itu, bebernya, diharapkan petugas pelayanan kesehatan selalu stanby dan siap melayani bila masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan medis.

“Petugas pelayanan medis hendak selalu siap dalam bertugas, layani dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan segan untuk turun ke kampung kampung untuk menjumpai masyarakat yang membutuhkan bantuan medis,” tegasnya.

Dikatakan mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini, atas capaian prestasi enam Puskesmas dengan meraih akreditasi dari Kemnkes, dirinya berharap itu menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ada enam puskesmas kita yang mendapat akreditasi dari Kemenkes dan Puskesmas Ukui mendapat predikat bintang empat, itu harus di sikapi sebagai motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya

Harris pun berharap kepada Puskesma Puskesmas yang belum mendapatkan predikat itu untuk bisa menyiapkan diri agar bisa mendapat predikat itu tahun depan.

“Semoga yang diusulkan tahun ini, bisa mendapatkan akrediasi juga nantinya,” pungkasnya (advertorial)

Prestasi FKTP Dalam Mendukung Pelalawan Sehat

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Atas keseriusan Pemkab Pelalawan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat dibuktikan dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang refresantatif, dan tenaga kesahatan yang berkompeten, dengan diluncurkan nya program “Pelalawan Sehat” sebagai salah satu program strategis Pemkab Pelalawan.

Salah satu unggulan dari program tersebut dengan menggratiskan biaya pengobatan, perbaikan fasilitas yang refresentatif, tenaga medis dan pelayanan ramah dari petugas kesehatan.yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dibidang kesehatan, enam Puskesmas di Kabupaten Pelalawan diganjar apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI, dengan memberikan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Status akreditasi Kementerian Kesehatan tersebut merupakan hasil dari proses survey yang dilakukan oleh  tim surveyor, yang kemudian dibawa ke rapat kelulusan dan penetapan status, hasilnya baru diumumkan. Pengakuan dari Kementerian Kesehatan menandakan tertibnya administrasi dan manajemen di Puskesmas, pelayanan kesehatan perorangan yang lebih baik dan berstandarnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Jatuhnya prediket Akreditasi kepada sebuah Puskesmas oleh Kementerian Kesehatan salah satu indikatornya adalah Puskesmas yang telah memberikan keunggulan kompetitif. Terutama untuk pelayanan klinis yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien, terjaminnya pelayanan pasien dan masyarakat dengan standard yang tinggi.

Akreditasi ini juga menunjukkan bahwa Puskesmas yang lulus tersebut telah memiliki SDM petugas medis dan administrasi yang handal, pengelolaan risiko baik kepada masyarakat, terbangunnya kerja tim dan konsistensi dalam bekerja.

“Intinya, akreditasi ini adalah bentuk pengakuan dari Kementerian Kesehatan RI kepada Puskesmas Puskesmas di berdiri di kecamatan tapi memiliki standar pelayanan yang lebih baik,” terang Plt Kadiskes Pelalawan, Asril SKM

Keempat FKTP di Kabupaten Pelalawan yang meraih akreditasi di tahun 2018 ini adalah Puskesmas Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut dan Kecamatan Pangkalan Kuras 1. Tiga diantaranya mendapat predikat akreditasi tingkat madya (bintang tiga)  dan satu FKTP dengan akrditasi tingkat dasar (bintang dua).

Raihan akreditasi oleh Puskesmas Puskemas di Kabupaten Pelalawan setelah FKTP tersebut dinyatakan layak mendapat akreditasi berdasarkan hasil survei dari tim akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI tahun 2017. Empat Puskesmas di Kabupaten Pelalawan memperoleh seritifikat akreditasi berdasarkan hasil penilaian kelulusan akreditasi didapat pada akhir bulan Februari lalu.

Rencanaya, sertifikat penghargaan kelulusan akan diserahkan pada pertengahan tahun ini juga. Walau empat Puskesmas yang mendapatkan akreditasi dari Kemenkes, namun prestasi kinclong di raih oleh dua Puskesmas di Kabupaten Pelalawan di tahun 2017 lalu. Bahkan di tahun itu Puskesmas Ukui meraih predikat bintang empat.

Surat Kemenkes bernomor TU.01. 03/IV/14/81/2017 tertanggal 31 Januari 2017, menerangkan bahwa tujuh FKTP (Puskesmas) di Riau mendapatkan akreditasi  tahun 2017. Dari tujuh Puskesmas di Riau yang dinyatakan terakreditasi, dua di Kabupaten Pelalawan, sedangkan dari ketujuh Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Ukui yang berhasil meraih status Utama atau Bintang empat.

Puskesmas Pangkalan Kerinci mendapatkan status madya atau bintang tiga bersama dua Puskesmas di Riau lainnya dan Puskesmas sisanya dengan status Dasar.

“Hal yang membanggakan dari hasil akreditasi itu, Puskesmas Ukui lulus dengan predikat bintang empat (Utama),” kata Endid

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh FKTP (Puskesmas) se – Indonesia harus memiliki standar pelayanan dasar melalui akreditasi yang dikeuarkan oleh kementerian Kesehatan. Dengan adanya akreditasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja Puskesmas, kinerja petugas kesehatan dan meningkatnya pelayanan keseharan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014 dan Undang Undang No 46 tentang Akreditas FKTP, seluruh FKTP harus lah sudah terakreditasi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan akan mendorong Puskesmas Puskesmas yang belum terakreditasi untuk terus berbenah, menyesuaikan dengan rugulasi yang disyaratkan oleh Kemenkes RI.

“Suksenya pelaksanaan Pelalawan Sehat tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang refresentatif, tenaga kesehatan yang handal, karena Puskesmas kita sudah BLUD maka harus didukung oleh tenaga administrasi yang handal pula, itu yang kita bangun dan kembangkan secara berkelanjutan,” imbuh Asril

Sebuah Puskesmas dikatakan telah terakreditasi itu, adalah Puskesmas yang telah menerapkan standar pelayanan klinis  sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien. Terjaminnya pelayanan pasien dan masyarakat dengan standard yang tinggi, SDM petugas medis dan administrasi yang handal, pengelolaan risiko baik kepada masyarakat, terbangunnya kerja tim dan konsistensi dalam bekerja.

Untuk tahun 2018 ini, Diskes Pelalawan kembali  mengajukan empat FKTP yang ikut seleksi akreditasi. Keempat FKTP itu adalah  puskesmas Kecamatan Bandar Petalangan. Puskesmas Bandar Seikijang, puskesmas Kerumutan dan puskesmas Kecamatan Pelalawan. Selain penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas pelayanan pengobatan kepada masyarakat, Puskesmas juga menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman dan sosiliasasi kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat.

Menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saat ini, sebanyak 13 puskesmas di Kabupaten Pelalawan yang sudah ada menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Diharapkan dengan BLUD ini peningkatan pelayanan dan kebutuhan puskesmas dapat dipenuhi.

Selain itu bantuan Pemerintah Provinsi juga bisa membantu dalam peningkatan pelayanan puskesmas yang ada. Sebagai sebuah organisasi fungsional, puskesmas mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.

Menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Tersebab “Pelalawan Sehat” merupakan salah satu dari tujuh program strategis pemerintah daerah, maka Pemkab Pelalawan menjamin seluruh warganya mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Pelayanan kesehatan dilakukan secara merata baik di wilayah kecamatan maupun desa dan kelurahan yang ada di kabupaten ini. Bahkan khusus desa yang berada di kawasan hutan, pelayanan kesehatan masih dilakukan dengan cara keliling. Public Service Center (PSC) atau layanan mobil ambulance gratis adalah solusi untuk menjangkau masyarakat yang berdomisili di desa desa terpencil.

Tujuan layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Pelalawan yang sedang sakit dan memerlukan mobilitas dari tempat tinggal ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sakit dalam kota ataupun luar kota dengan waktu pelayanan 24 jam.

Pelalawan Sehat Sampai ke Tingkat Desa

Dalam menggalakkan Program Pelalawan Sehat, Bupati Pelalawan HM Harris menyebutkan bahwa secara rutin setiap bulannya, pemerintah daerah menggelar kegiatan yang juga diberi nama Pelalawan Sehat di Kecamatan secara bergiliran. Di dalam kegiatan Pelalawan Sehat itu, dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung satu dari tujuh program strategis Pemkab Pelalawan itu.

Diantara kegiatan yang dilakukan adalah senam bersama, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi (KB), sunatan missal kegiatan donor darah, serta pelayanan pengobatan gratis. Disebutkannya, pelaksanaan pelalawan sehat dimana kegiatan ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung program pelalawan sehat yakni hidup sehat serta bersih lingkungan.

Harris mengucapkan terima kasih atas antusias masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam mengikuti kegiatan Pelalawan Sehat ini. Dimana Pemerintah Daerah senantiasa akan melakukan kegiatan serupa ditingkat desa yang ada di Kabupaten Pelalawan ini, bergantian yang awalnya ditingkat kecamatan.

Tujuan dari Kegiatan Pelalawan Sehat ini ada memberikan edukasi pentingnya masyarakat memperhatikan kesehatan diri mereka dan keluarga serta lingkungan sekitarnya.

“Dengan hidup yang sehat tentu akan memberikan hasil yang baik buat masyarakat itu sendiri dan lingkungan sekitarnya,” kata Harris.”

Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak suksesnya program Pelalawan Sehat itu, bebernya, diharapkan petugas pelayanan kesehatan selalu stanby dan siap melayani bila masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan medis.

“Petugas pelayanan medis hendak selalu siap dalam bertugas, layani dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan segan untuk turun ke kampung kampung untuk menjumpai masyarakat yang membutuhkan bantuan medis,” tegasnya.

Dikatakan mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini, atas capaian prestasi enam Puskesmas dengan meraih akreditasi dari Kemnkes, dirinya berharap itu menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ada enam puskesmas kita yang mendapat akreditasi dari Kemenkes dan Puskesmas Ukui mendapat predikat bintang empat, itu harus di sikapi sebagai motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya

Harris pun berharap kepada Puskesma Puskesmas yang belum mendapatkan predikat itu untuk bisa menyiapkan diri agar bisa mendapat predikat itu tahun depan.

“Semoga yang diusulkan tahun ini, bisa mendapatkan akrediasi juga nantinya,” pungkasnya (advertorial)

358 Kasus DBD di Pekanbaru Sepanjang 2018, Tenayan Raya Terbanyak

PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Jumlah orang yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Pekanbaru sepanjang tahun 2018 mencapai 358 kasus. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru Indra Pomi, menuturkan dari 358 kasus sepanjang 2018, dua orang diantaranya meninggal dunia akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Dua orang yang meninggal dunia berasal dari Kecamatan Pekanbaru Kota. Tepatnya pada Minggu ke 14 dan 20," ujarnya kepada Wartawan, Senin 7 Januari 2019.

Indra Pomi menerangkan, setidaknya terdapat tiga kecamatan di Pekanbaru yang tercatat cukup banyak ditemukan kasus DBD sepanjang tahun 2018. Diantaranya Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan.

"Kecamatan Tenayan Raya tercatat yang terbanyak di tahun 2018 lalu dengan 58 kasus DBD. Sementara Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan dengan masing-masing 52 kasus sepanjang tahun 2018 lalu," terangnya.

Namun begitu, Indra Pomi mengklaim jumlah kasus DBD di tahun 2018 jauh menurun jika dibandingkan tahun 2017 lalu.

"Cukup jauh menurun jika kita bandingkan pada tahun sebelumnya (2017). Pada tahun 2017 ditemukan 598 kasus DBD di Pekanbaru. Sementara tahun 2018 hanya 358 kasus DBD," ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kota Pekanbaru Gustiyanti, menuturkan salah satu cara menekan angka DBD ialah dengan mengutamakan himbauan kepada masyarakat agar bisa melaksanakan pola hidup sehat. Seperti melaksanakan 3 M (menutup, mengubur, dan menguras), serta menjadi kader jumantik.

"Satu rumah satu kader jumantik. Kader ini yang nantinya akan mengajak keluarganya atau orang di sekitar lingkungannya bisa melaksanakan pola hidup sehat, karena kalau fooging bukanlah solusi yang tepat mencegah DBD," imbuhnya.

Berikut jumlah kasus DBD di Pekanbaru sepanjang tahun 2018 per kecamatan:

- Kecamatan Sukajadi 25 kasus,

- Kecamatan Senapelan 23 kasus,

- Kecamatan Pekanbaru Kota 11 kasus,

- Kecamatan Rumbai Pesisir 20 kasus,

- Kecamatan Rumbai 18 kasus,

- Kecamatan Limapuluh 21 kasus,

- Kecamatan Sail 4 kasus,

- Kecamatan Bukit Raya 27 kasus,

- Kecamatan Marpoyan Damai 47 kasus,

- Kecamatan Tenayan Raya 58 kasus,

- Kecamatan Tampan 52 kasus,

- Kecamatan Payung Sekaki 52 kasus.(dow)

source : berita pekanbaru

Warga Binaan Lapas Bengkalis Meninggal Dunia, Sudah 3 Dirujuk ke RSUD

BENGKALIS, DURI - Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Bengkalis. Warga binaan tersebut bernama Diksan Alfikri Pasaribu merupakan narapidana Kasus Narkoba.

Hal ini diungkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Maizar melalui Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Dian Artanto, Jumat (14/12/2018) siang. Menurut Dian, warga binaan ini meninggal dunia karena mengalami sakit sesak nafas.

Warga binaan ini meninggal dunia pada Rabu lalu sekitar pukul 12.10 WIB. Sebelum meninggal dunia, Diksan sudah tiga kali mendapat perawatan yang sebelumnya juga dirujuk ke RSUD Bengkalis.

Dian Artanto mengatakan sebelum meninggal Diksan yang menghuni kamar 13 pada Rabu kemarin dilaporkan warga binaan lainnya mengalami sakit sesak napas. Kemudian langsung dilarikan ke klinik Lapas guna mendapat perawatan. Namun dikarena sarana dan prasarana klinik belum memadai, pihak Lapas langsung rujuk ke RSUD Bengkalis.

"Setelah di RSUD, pada pukul 12.10 WIB yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia, karena penyakit sesak napas," terangnya.

"Ini yang ketiga kalinya kita rujuk ke RSUD Bengkalis, dia ini ada penyakit sesak napas. Saat kita kembali rujuk ke rumah sakit, langsung menghubungi pihak keluarganya," tambahnya

Setelah pihak rumah sakit menyatakan meninggal dunia jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan.

Jenazah merupakan warga Kecamatan Pinggir dan dimakamkan di sana oleh pihak keluarga. Diksan divonis hakim hukuman 4 tahun penjara, masa tahanannya akan berakhir pada tahun 2020 mendatang.(dow)

source : berita bengkalis

Peringati Sumpah Pemuda, Bupati Rohil : Saya Apresiasi Kegiatan Ini

ROKAN HILIR, BAGANSIAPI API - Bersempena Hari Sumpah Pemuda yang Ke-90 Tahun 2018, Komite Nasional Pemuda indonesia (KNPI) Kabupaten Rokan Hilir Menggelar acara Stand Up Comedy dan Jalan Santai.

Pergelaran acara tersebut untuk Stand Up Comedy bertempat di gedung pertemuan Misran Rais, Jalan Utama, Sabtu (03/11/18) malam, sedangkan jalan santai dimulai Minggu(4/11/2018) pagi di Depan Kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Rohil, Riau.

"Saya berikan apresiasi kegiatan ini. Jika perlu setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda harus lebih meriah, dan saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, untuk hadir esok pagi acara Jalan Santai dengam doorprize yang banyak," katanya.

Bupati berserta jajaran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir melakukan penandatangan Deklarasi Pemuda Rokan Hilir Anti Hoax yang diikuti Anggota DPRD Habib Nur, Plt Sekwan Ronald Kadispora Ali Aspar, Kadis Sosial Junaidi Saleh, Kadishub Rahmatul Zamri, Kadis PMD Jasrianto, Kabag Humas Hermanto.

Dalam acara  tersebut Ketua Partai Demokrat M.Ridwan, Ketua Gerindra Jufrizal, Perwakilan Bawaslu Sugianto, Perwakilan Kodim Junaidi, perwakilan Ormas, OKP serta Tokoh Pemuda dan masyarakat,juga ikut menandatangani deklarasi Pemuda Rokan Hilir anti HOAX.

Dalam sambutannya Sekretaris DPD KNPI Rokan Hilir Trio Nesia SH menyampaikan, bahwa peserta Stand Up Comedy berjumlah 17 orang yang terdiri dari 12 sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

"Panitia pelaksana sebelumnya telah melaksanakan Babak Penyisihan terhadap 17 peserta, Dari 17 peserta Diambil 5 peserta terbaik menuju Grand Final. Adapun dewan Juri yaitu Rapanis Sutan, Epi Pakcik, Trio Nesia dan Demi," ucap Trio. (hum13)

Rekrutmen Pegawai Kontrak RSUD Bengkalis Diumumkan Sebelum Akhir 2018

BENGKALIS, DURI - engkalis tahun 2017 lalu sempat melakukan perekrutan tenaga kontrak baru untuk pegawai di RSUD Bengkalis. amun hingga tahun 2018 hasil perekrutan tidak kunjung diumumkan. ernyata pihak RSUD Bengkalis punya alasan tersendiri hasil rekrutmen tersebut tidak kunjung diumumkan. al ini diungkap Langsung Direktur RSUD Bengkali Ersan Saputra kepada wartawan, Minggu (25/11) pagi.

Menurut dia memang ada beberapa faktor yang menyebabkan dirinya belum mengumumkan hasil rekrutmen yang dilakukan. iantaranya terkait, anggaran RSUD Bengkalis pada tahun 2018 mengalami rasionalisasi. ehingga insentif tambahan pegawai kontrak baru tidak teranggarkan.

"Insentif wajib diberikan kepada petugas kesehatan. Karena tidak ada teranggarkan pada APBD 2018 lalu kita selaku menajemen tidak berani melakukan penerimaan karyawan. Karena tentu bakal heboh jika ada karyawan baru namun nantinya tidak menerima insentif," kata Ersan.

Namun, meskipun demikian pada anggaran APBD Perubahan 2018 sudah dimasukkan dalam anggarannya. ahkan pada APBD 2019 juga sudah kita anggarkan.

"Dengan masuknya anggaran tersebut, hasil seleksi rekrutmen pada tahun 2017 kemarin akan kita umumkan menjelang akhir tahun ini," kata dia.

Secara menyeluruh jumlahnya pegawai kontrak yang baru akan diumumkan tersebut berjumlah sekitar 120 orang lebih. ereka merupakan yang lolos dari seleksi sekitar seribuan orang pendaftar.

"Yang jelas kita pastikan mereka yang lulus seleksi ini dipastikan akan bekerja. Karena sudah kita anggarkan baik di APBD Perubahan maupun APBD 2019 mendatang," tegasnya.

Ersan menambahkan, mereka yang lulus dan akan diumumkan nanti merupakan murni hasil seleksi dan kemampuan tes masing masing.

Untuk itu pihaknya berpesan kalau ada pihak tertentu yang meminta uang dengan jaminan kelulusan sebagai pegawai kontrak RSUD Bengkalis harap segera di laporkan atau minta uang yang diberikan untuk di kembalikan.

"Kita tegaskan bahwa kelulusan yang akan diumumkan nantinya murni dari hasil seleksi bukan dari lobi lobi dan lainnya. Jika ada yang meminta uang segera laporkan," tandasnya.(dow)

source : berita engkalis

Kasus DBD Di Inhil Meningkat, Dinkes Imbau Masyarakat Lakukan Hal Ini

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN –Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, Zainal Arifin, menghimbau masyarakat Tembilahan dan sekitarnya untuk bersama-sama memberantas nyamuk di berbagai tempat yang mudah untuk di jangkau oleh nyamuk, apalagi Inhil merupakan daerah pasang surut yang rentan dengan berkembangnya nyamuk.

“Air pasang surut sudah sering terjadi di Inhil, tapi kita harus memberantas hal itu. Kita khawatir itu akan terjadi terus menerus,” ucap Zainal dalam ekspose kasus Deman Berdarah Dengue (DBD) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Inhil, Jum'at (9/11/2018) pagi.

Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan nyamuk bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain, mengumpulkan tempat tampung air hujan, tempat penutup, menguras bak mandi, tempat sisa air dispenser, menaburkan bubuk Abate, menggunakan kelambu.

“Masyarakat diimbau untuk memeriksa diri dan keluarga apabila terjadi sakit seperti, sakit perut, demam dan demam yang panjang, agar lekas untuk membawa ke Puskesmas agar bisa diperiksa, masalah biaya bisa disesuaikan,” imbaunya.

Terakhir mengenai permintaan penyemprotan (fogging), menurut Zainal sudah di atur oleh undang-undang dan pihak puskesmas memiliki prosedurnya tersendiri.

“Kami memang tidak terlalu menganjurkan pelaksanaan foging. foging itu memang membantu kita, namun kita harus tau siklus kehidupan. Karena foging tidak hanya membunuh nyamuk tapi juga serangga lainnya sehingga merusak ekosistem,” pungkasnya.(dow)

source : beritainhil

Kejati Periksa Dugaan Penyimpangan Gedung RSJ Pekanbaru

RIAU, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau saat ini mengusut dugaan penyimpangan pembangunan gedung Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, senilai Rp38 miliar. Sejumlah pejabat di RSJ telah dimintai keterangan.

Hal ini dibenarkan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Yenita Rizal SE MH, ketika ditemui, Kamis (4/9/2018). "Iya kita ada diundang oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Riau terkait laporan adanya dugaan penyimpangan proyek ini. Kita sudah jelaskan kepada mereka dan selanjutnya silahkan tanya ke Kejaksaan," ujar Yenita.

Lebih lanjut diungkapkannya jika ada penyimpangannpafa proyek pembangunan tahun 2017 lalu, maka pihak Kejaksaan juga harus bertanggungjawab. 

"Mereka (Kejaksaan) kan tim kita. Proyek ini juga dikawal pihak Kejaksaan melalui TP4D. Jadi kalau ada penyimpangan, mereka juga harus bertanggungjawab," ujar Yenita.

Lebih jauh dijelaskan Yenita bahwa proyek ini sebelumnya juga sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. "Apa-apa temuan dan rekomendasinya sudah kita laksanakan," ujarnya.

Ketika disebutkan bahwa informasi yang diperoleh, salah satu yang menjadi persoalan dugaan penyimpangan proyek ini adalah pembangunan gedung yang seharusnya tiga lantai dengan anggran Rp38 miliar ini, namun kenyataannya hanya selesai dua lantai. Sementara pada lantai tiga hanya pekerjaan struktur, Yenita mengakuinya.

"Iya. Tapi dananya memang hanya cukup untuk segitu. Selain itu waktunya juga tidak cukup," ujarnya.(dow)

source : beritapekanbaru

HIV/AIDS Menigkat, 1.293 Orang di Pekanbaru Terjangkit

PEKANBARU, RUMBAI - Tingginya angka HIV/AIDS di Indonesia, seharusnya dijadikan rujukan, betapa masalah ini butuh ditangani serius. Mungkin bisa jadi itu adalah teman Anda. 

Sebab di Pekanbaru, dalam catatan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau merupakan daerah tertinggi kasus penderita HIV/AIDS.

Berdasarkan laporan perkembangan HIV/AIDS dan PIMS Triwulan I/2018 di Provinsi Riau, jumlah kumulatif HIV hingga Maret 2018 sebanyak 2783 jiwa. Dimana jumlah kasus di Bengkalis sebanyak 413 jiwa, Dumai 290 jiwa dan infeksi angka tertinggi yaitu Pekanbaru sebanyak 1293 jiwa.

Sedangkan jumlah kumulatif AIDS dilaporkan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 2159 jiwa. Dimana jumlah terbanyak dari kota Pekanbaru sejumlah 1086 jiwa, disusul Dumai 197 jiwa, Inhil 169 jiwa, Rokan Hilir 126 jiwa, dan Pelalawan 112 jiwa.

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau juga mencatat, Penularan kasus AIDS tertinggi terjadi melalui Heteroseksual (74%), Homoseksual (12,8%), dan (9%) melalui penggunaan napza suntik (Penasun). Proporsi penderita paling banyak ditemukan pada kelompok umur 30-39 (39,1%), disusul kelompok umur 20-29 (33,7%), dan kelompok umur 40-49 (15,6%).

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau, Helmi berharap agar masyarakat Riau lebih berperilaku sehat dengan upaya tes HIV di Layanan Kesehatan. Hal ini Bertujuan untuk pencegahan sekaligus menekan perkembangan virus agar tidak sampai ke AIDS. 

“Pada masyarakat Riau, jangan pernah takut tes HIV karena penting. Karena semakin cepat kita ketahui maka semakin cepat kita lakukan pencegahan,” katanya.(dow)

source : beritapekanbaru

Jasa Medis Belum Dibayar BPJS, RSUD Puri Husada Pasang Baleho

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Sebuah baleho yang dipasang RSUD Puri Husada Tembilahan mengundang tanda tanya warga Inhil, pasalnya di baleho tersebut tertulis sebuah kalimat yang isinya 'Komite Medik RSUD Puri Husada dan Staff Medis tetap melakukan pelayanan medis walaupun jasa medis BPJS belum dibayarkan'.

Dirut RSUD Puri Husada Tembilahan, Saut Pakpahan segera menjelaskan maksud dari kalimat di dalam baleho tersebut, dikatakannya dipasangnya baleho itu dikarenakan adanya komitmen komite medik seluruh Indonesia.

Jadi bukan karena BPJS belum membayar jasa medis di RSUD Puri Husada, namun pemasangan baleho itu ditegaskannya adalah sebuah komitmen bersama.

"Sekarang kan BPJS lagi bermasalah secara Nasional, jadi kita pelayan medis tetap komit untuk memberikan pelayanan. Jadi artinya bukan karena kita ada masalah dengan BPJS," tegas Saut kepada Wartawan, Minggu (23/9/2018).

Ia menambahkan, sejauh ini, jalinan kerjasama antara RSUD Puri Husada Tembilahan dan BPJS Kesehatan cabang Tembilahan tidak terkendala suatu apapun.

Meskipun pembayaran belum normal, namun dikatakannya untuk pembayran semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk pembayan BPJS itu sudah semakin baik dan lancar dibanding dulu, walaupun belum normal. Tapi kan ini memang permasalannya secara Nasional," terangnya.(dow)

source : beritainhil

Hingga September, Sudah 242 Orang di Pekanbaru Terjangkit DBD

PEKANBARU, SAIL - Hingga awal September 2018, Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru telah mencapai 242 orang. Melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, angka 242 orang ini terus meningkat. Dimana pada akhir bulan Agustus 2018 lalu, tercatat hanya 209 orang di Pekanbaru yang terkena penyakit DBD.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kota Pekanbaru Gustiyanti, menuturkan meskipun bertambahan, namun hingga kini setidaknya tercatat baru 2 orang di Pekanbaru yang telah meninggal dunia.

"Dua orang meninggal dunia karena DBD ini sudah cukup lama. Tercatat pada bulan April dan Mei lalu. Keduanya berdomisili di Kecamatan Pekanbaru Kota," ujarnya ditemui Wartawan Kamis 20 September 2018.

Secara rinci Gustiyanti menjelaskan, angka 242 kasus DBD di Pekanbaru tercatat di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, Kecamatan Tampan menjadi daerah yang paling banyak warganya terserang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Hingga awal September 2018 dari Kecamatan Tampan saja ada sebanyak 43 kasus DBD," tuturnya.

Meskipun kasus DBD di Pekanbaru terus bertambah, Gustiyanti mengklaim angka tahun 2018 ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 lalu.

"Jika dibandingkan tahun lalu tercatat ada sebanyak 481 kasus DBD hingga September. Sementara tahun ini saja baru ada 242 kasus DBD di Pekanbaru. Bahkan bedanya 50 persen," terang Gustiyanti.

Berikut jumlah kasus DBD di Pekanbaru hingga pertengahan bulan Agustus tahun 2018:

- Kecamatan Sukajadi 15 kasus,

- Kecamatan Senapelan 15 kasus,

- Kecamatan Pekanbaru Kota 10 kasus,

- Kecamatan Rumbai Pesisir 14 kasus,

- Kecamatan Rumbai 12 kasus,

- Kecamatan Limapuluh 14 kasus,

- Kecamatan Sail 2 kasus,

- Kecamatan Bukit Raya 18 kasus,

- Kecamatan Marpoyan Damai 24 kasus,

- Kecamatan Tenayan Raya 38 kasus,

- Kecamatan Tampan 43 kasus,

- Kecamatan Payung Sekaki 37 kasus.(dow)

source : beritapekanbaru

48 Anak Usia Sekolah Dasar Terjangkit DBD di Pekanbaru

PEKANBARU, TAMPAN - Anak-anak masih sangat mendominasi terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru hingga pertenganan bulan Agustus 2018.

"Tercatat, anak-anak dengan usia lima hingga sembilan tahun menjadi penyumbang terbanyak penyakit DBD di Pekanbaru hingga saat ini," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kota Pekanbaru, Gustiyanti, Senin 27 Agustus 2018.

Gustiyanti menjelaskan, setidaknya tercatat 48 anak usia hingga 9 tahun di Pekanbaru yang telah terjangkit penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

Selain usia anak-anak, Gustiyanti menuturkan usia orang dewasa juga sangat rentan terkena penyakit DBD. Hal ini dibuktikan dengan total 37 kasus DBD yang menyerang orang dewasa di usia 25 hingga 44 tahun di Kota Pekanbaru. Hingga pertengahan Agustus 2018, angka ini tercatat menjadi yang terbanyak nomor 2 setelah jumlah DBD yang menyerang anak-anak usia hingga 9 tahun.

"Jika ditotal anak usia 9 tahun dan dewasa 25 hingga 44 tahun, total ada sebanyak 85 kasus. Angka ini hampir setengahnya yang keseluruhan mencapai 209 kasus," tuturnya.

Sementara jika dirunut berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki lebih rentan terkena DBD dibandingkan perempuan. Dengan perbandingan 56 persen berbanding 44 persen.

"Dari 209 kasus hingga Agustus 2018, laki-laki ada sebanyak 116 kasus. Sedangkan 93 kasus menimpa perempuan," jelasnya

Berikut data DBD hingga April sesuai dengan usia:

- usia 0-4 tahun sebanyak 17 orang,

- usia 5-9 tahun sebanyak 48 orang,

- usia 10-14 tahun sebanyak 37 orang,

- usia 15-19 tahun sebanyak 34 orang,

- usia 20-24 tahun sebanyak 21 orang,

- usia 25-44 tahun sebanyak 37 orang,

- usia 45-50 tahun sebanyak 5 orang,

- usia diatas 51 tahun sebanyak 10 orang.(dow)

source : beritapekanbaru

20 Bidan Desa Akan Jalani Orientasi dan Latihan dari Diskes Kepulauan Meranti

KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Sebanyak 20 orang bidan desa yang diterima Dinas Kesehatan Kepualauan Meranti akan melalui orientasi dan pelatihan. Atas kondisi itu, sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti harus sedikit lebih sabar menunggu bidan desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu ditugaskan di desa mereka.

Sebab, sebelum ditugaskan ke desa, sebanyak 20 orang bidan desa yang telah lulus seleksi tersebut harus melalui proses orientasi oleh Dinas Kesehatan (Diskes).

"Kelulusan bidan desa memang sudah kami umumkan tadi, namun pihak Diskes masih akan menggelar orientasi," ujar Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Sholahuddin kepada Wartawan pada Jumat (24/8/2018).

Tugas BKD dalam merekrut bidan PTT tersebut, kata Said Sholahuddin, hanya sebatas seleksi dan pendataan saja. Sedangkan terkait teknis selanjutnya, kata Said Sholahuddin, dilakukan oleh OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan.

"Seleksi sudah usai, bidan desa yang lulus juga telah kami umumkan. Teknis selanjutnya kami serahkan ke Diskes karena mereka yang menggunakan jasa bidan PTT tersebut," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan delapan bidan cadangan. Bidan cadangan tersebut untuk mengantisipasi jika di antara 20 bidan desa tersebut ada mundur atau kabur dari wilayah tugasnya.

"Jika ada yang mundur atau kabur dari desa penugasannya, kami sudah punya bidan pengganti. Jadi kami tidak lakukan seleksi lagi," ujarnya.

Selain orientasi, Diskes juga merencanakan akan melatih ulang 20 bidan desa yang dinyatakan lulus oleh BKD tersebut. Pelatihan tersebut dilakukan agar bidan desa tersebut benar-benar matang sebelum ditugaskan.

"Rencananya akan dilatih lagi, tapi masih dalam penjajakan internal," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Asrul Meldi kepada Wartawan pada Jumat (24/8/2018).

Asrul juga belum bisa menjelaskan apakah pelatihan tersebut digelar sesudah atau sebelum 20 bidan desa itu mengikuti orientasi. Namun, ia memastikan 20 bidan tersebut segera ditempatkan di desa-desa yang belum memilki bidan.

"Pastinya mereka secepatnya ditugaskan ke desa-desa setelah mereka mengikuti orientasi," ujarnya.

Orientasi tersebut kata Asrul, akan diadakan di Dinas Kesehatan. Setelah itu, orientasi selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Puskesmas masing-masing.

"Orientasi ini sangat penting agar bidan desa yang akan ditugaskan tersebut mengenal wilayah kerjanya. Tidak hanya itu, orientasi tersebut juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara bidan desa dan Puskemas," beber Asrul.(dow)

source : beritameranti

Petugas Temukan Sapi Kurban Terinfeksi Cacing Hati di Meranti

KEP MERANTI, TEBING TINGGI - Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kabupaten Kepulauan Meranti menemukan cacing hati pada sapi kurban.

Cacing hati tersebut ditemukan dokter hewan pada saat melakukan pemeriksaan daging kurban di Masjid Mujahidin, Jalan Dorak, Kecamatan Tebingtinggi.

"Saat petugas kami memeriksa daging qurban di situ, petugas kami menemukan cacing hati di satu sapi kurban," ujar Kabid Peternakan DKPTPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Armizar, Rabu (22/8/2018).

Menurut Armizar, organ sapi qurban yang telah terinfeksi cacing hati akan berdampak buruk pada kesehatan jika dimakan. Sebab itu kata Armizar, petugas tidak memperbolehkan panitia qurban tersebut untuk mengkonsumsi organ sapi qurban yang terinfeksi.

"Organ yang terinfeksi saja yang tidak boleh, yang lain tidak apa-apa," ujar Armizar.

Ia mengungkapkan cacing hati ini berasal dari pakan rumput sapi yang terinfeksi parasit cacing. Terinfeksinya sapi oleh cacing hati baru bisa diketahui setelah dilakukan pemeriksaan setelah penyembelihan.

"Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus disembelih dulu. Sebab, gejalanya tidak tampak seperti penyakit lainnya," ujar Armizar.(dow)

source : beritameranti

Plastik Hitam Tak Boleh Dipakai Untuk Bungkus Daging Kurban

RIAU, PEKANBARU - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Askardiya R. Patrianov menekankan kepada panitia kurban agar tidak menggunakan plastik hitam sebagai pembungkus daging kurban.

"Sangat berbahaya. Sebab plastik warna hitam unsur kimianya rapuh dan sangat mudah menempel ke daging. Jadi jangan menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging," katanya, Kamis, 16 Agustus 2018 di Pekanbaru. 

Dia menjelaskan, petugas dari dinas terkait di setiap kabupaten/kota diminta untuk aktif memantau proses pemotongan hewan kurban di setiap lokasi kurban. 

Setelah dipotong, maka panitia dan petugas diminta untuk memperhatikan kondisi daging, khawatir terdapat kelainan yang disebabkan oleh penyakit. 

"Terakhir kita akan awasi dengan kantong apa mereka gunakan. Warna hitam tidak boleh itu pastik yang paling jelek. Proses memantau agar daging tidak dibagikan dengan plastik hitam, ini yang sulit," katanya. 

Dia menambahkan, plastik hitam dipastikan akan mengeluarkan zat kimia berbahaya dan mudah menempel pada daging. Sehingga kualitas dsging kurban menjadi menirun. 

"Kalau membersihkan hewan kurban dengan terpal hitam masih boleh asal dicuci. Kalau plastik hitam itu banyak sekali cemarannya. Ini salah satu cara higienis dan kami wajib mengingatkan. Kalau tidak kami yang kena," katanya.(dow)

source : beritapekanbaru

BPJS Kesehatan : Perdirjampel 2018 Sudah Diterapkan di Pekanbaru

PEKANBARU, TAMPAN - Perdirjampel Tahun 2018 sudah diterapkan di Pekanbaru. Salah satu isi Perdirjampel 2018 ini adalah tidak lagi menanggung perawatan bayi yang baru dilahirkan, jika bayi tersebut terlihat normal dan sehat.

Demikian diungkapkan oleh mantan Ketua Cabang BPJS Pekanbaru yang saat ini bertugas di BPJS Kesehatan pusat, Mayriyanto kepada Wartawan, Selasa 7 Agustus 2018.

"Karena ini nasional, tentu Perdirjampel 2018 juga sudah diterapkan di Pekanbaru," ujar Mayri Yanto.

Mayriyanto juga mengatakan bahwa di seluruh Indonesia, Perdirjampel 2018 memang sudah diterapkan. Hanya saja, Mayriyanto menolak berkomentar lebih jauh soal Perdirjampel 2018 ini.

"Untuk teknis penerapannya, BPJS daerah yang melaksanakan," ujar dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan mengeluarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampel) tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat dan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Perdirjampel ini baru diterbitkan BPJS Kesehatan pada 21 Juli 2018 lalu.

Salah satu isi dalam Perdirjampel tersebut adalah bayi yang baru dilahirkan baik normal ataupun operasi caesar, yang terlihat tidak bermasalah, tidak lagi tercover dalam layanan BPJS Kesehatan.(dow)

source : beritapekanbaru

Anggaran Dinas Kesehatan Riau Dipangkas Rp20 Miliar

RIAU, PEKANBARU - Rasionalisasi anggaran di Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau capai Rp20 miliar. Jika dipersentasekan dari total anggaran sebesar Rp208 miliar yang dimiliki instansi ini, rasionalisasi tersebut mencapai 10 persen. 

"Sekitar Rp20 miliar. Ya kalau persentase sekitar 10 persen sampai 11 persen," kata Kepala Diskes Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, Selasa (10/7/18). 

Menurut Mimi, kegiatan yang paling banyak terkena rasionalisasi di dinasnya diantaranya bersifat pelatihan kegiatan atau sosialisasi kesehatan. Selain itu kegiatan stanting juga harus dirasionalisasi juga. 

Ada pun untuk rincian anggaran sebesar Rp208 miliar di Diskes Riau saat ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp170 miliar lebih. Kemudian untuk belanja langsung Rp34 miliar lebih. 

"Ya tentunya rasionalisasi ini memang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah. Mau tak mau ini harus kita lakukan," ujar Mimi.(dow)

source : www.harianvokal.com

Jam Kunjungan Pasien RSUD Rohul Ditertibkan

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu (Rohul) terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan percepatan akreditasi rumah sakit kebanggaan masyarakat di Negeri Seribu Suluk.

Salah satunya, memperketat kunjungan besuk pasien. Selain bertujuan memastikan pasien beristirahat lebih tenang dan nyaman, kebijakan ini merupakan langkah RSUD Rohul untuk menstandarisasi diri, seperti halnya rumah sakit berkelas nasional.

Direktur RSUD Rohul dr Novil Raykel, Jumat (6/7) menjelaskan, sudah saatnya adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas di RSUD Rokan Hulu.

Menurutnya, kebijakan penertiban junjungan jam besuk pasien di RSUD Rohul ini, merupakan standar baku seluruh rumah sakit nasional dan swasta.

Pemberlakuan kebijakan ini salah satu upaya RSUD Rohul untuk mendapatkan predikat akreditasi yang wajib dimiliki seluruh rumah sakit.

"Penertiban kunjungan jam besuk pasien di RSUD Rohul ini, sebenarnya sesuai SOP. Tapi persoalannya, selama ini SOP itu tidak pernah dijalankan. Sekarang kita harus tegas, karena ini demi mempercepat kesembuhan pasien sekaligus salah satu percepatan akreditasi rumah sakit kita,"jelasnya.

Novil menjelaskan, manajemen RSUD Rohul saat ini telah membuat sistem kontrol pada jam besuk pasien. Setiap pengunjung harus melewati pagar yang dijaga oleh sekuriti. Setiap keluarga pasien hanya diperbolehkan menjenguk pasien 3 kali sehari.

Dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kemudian pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB serta jam besuk terakhir pukul 19.30 hingga pukul 21.00 WIB.

"Di luar jadwal jam besuk pasien itu, tidak ada lagi  keluarga pasien atau pembesuk yang berada di ruang perawatan, kecuali satu orang keluarga pendamping yang diberi kartu khusus,’’ telah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu.

Selain penertiban jam besuk pasien, lanjutnya, anak-anak di bawah 12 tahun, dilarang keras masuk berada di ruang perawatan pasien.

Novil mengatakan, larangan tersebut agar anak-anak dapat terhindar dari serangan virus dan juga tertular dari penyakit saat berada di ruang perawatan.

Diakuinya, sejak diterapkanya penertiban jam besuk ini, manajemen memang banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang merasa hak mereka membesuk keluarganya dibatasi.

Namun dia berharap, masyarakat atau keluarga pasien dapat memahami kebijakan yang diambil manajemen RSUD tersebut, demi mempercepat kesembuhan pasien.(rls)

source : www.beritarohul.com

Ratusan Bacaleg di Riau Serbu RSJ Tampan Urus Surat Waras

RIAU, PEKANBARU - Ratusan orang ramai-ramai meminta surat waras alias tidak mengalami gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru. Surat itu akan menjadi salah satu modal bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

RSJ itu berada di Jl Soebrantas, Tampan, Pekanbaru. Kini rumah sakit itu paling sering didatangi para bacaleg yang akan ikut pesta demokrasi pada 2019.

Ratusan orang berjubel dan harus rela antre untuk mendapatkan selembar surat waras. Surat dinyatakan waras atau tidak mengalami gangguan jiwa ini diperlukan sebagai salah satu syarat dari KPU dalam mendaftar sebagai caleg.

RSJ Pekanbaru sudah membuka pendaftaran sejak 21 Juni lalu, awal PNS masuk kerja pascacuti bersama Idul Fitri. Awalnya, jumlahnya hanya di bawah 30 orang per hari.

"Semakin hari, jumlahnya semakin banyak. Hari ini saja, pada pukul 10.00 WIB, sudah ada terdaftar 300 orang. Ini belum sampai siang," kata Dirut RSJ Pekanbaru dr Hasnelly Djuita dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (5/7/2018).

Karena banyaknya yang minta surat waras tersebut, pihak RSJ Pekanbaru pun kini memberikan ruangan yang cukup luas. Ruangan itu dapat menampung sekali ujian tes kejiwaan sekitar 250 orang.

Tahapannya, para bacaleg ini mendaftar, selanjutnya ada ujian tertulis, terus dilakukan penskoran dan terakhir wawancara dengan psikiater. Untuk mendapatkan surat pernyataan tidak mengalami gangguan jiwa ini, dibutuhkan waktu 5-6 jam.

"Ya sekitar 5 sampai 6 jam waktunya dari pendaftaran, ikut tes tertulis, sampai terakhir wawancara psikiater. Kalau wawancara psikiater lebih cepat sekitar 15 sampai 20 menit saja. Karenanya data-data sebelumnya sudah terkumpul duluan," kata Nelly.

Nelly mencatat, sejak 21 Juni hingga 5 Juli, pihaknya sudah mengeluarkan surat waras untuk 2.000-an bacaleg. Batas akhir untuk mendapatkan surat keterangan sehat jiwa ini pada 17 Juli mendatang.

Lantas, apakah di antara bacaleg itu ada yang tidak lulus alias tak waras? Nelly enggan berkomentar lebih lanjut.

"Saya belum dapat datanya kalau soal itu. Lagi pula kan kita dilarang menjelaskan hal itu. Itu kan rahasia," kata Nelly.

Selentingan selama ini, bacaleg yang sudah mendapat surat waras bisa saja jadi tak waras gara-gara gagal menjadi caleg. Mereka stres karena dana sudah banyak keluar tapi tak duduk sebagai anggota Dewan.

Lantas, apakah pada tahun-tahun sebelumnya ada caleg yang awalnya waras kembali ke RSJ jadi tak waras karena kalah?

"Kalau itu saya belum tahu. Lagi pula kan itu rahasia ya, yang nggak boleh di-publish, kan ada kode etik kita soal itu," jawab Nelly dengan diplomatis.(dow)

source : www.riau.news