BeritaMeranti.com, Kesehatan - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan, M.Si mengumpulkan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Senin (27/4/2015).
Pertemuan itu untuk evaluasi dan meminta laporan Satker terkait Realisasi APBD Tri Wulan Pertama 2015, sekaligus penekanan penghematan anggaran akibat Defisit DBH Meranti sebesar 302 Miliar lebih. Bertempat di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Senin (27/4)
Dalam kegiatan yang dihadiri Sekdakab. Drs. Iqaruddin, para Asisten, Kepala Badan/Dinas, Camat dan Bagian di lingkuangan Pemkab Meranti itu, Bupati Irwan mengatakan, dari laporan yang diterimanya, Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2015 terjadi peningkatan dari tahun 2014 lalu.
Pada saat itu Realisasi APBD Triwulan pertama baru sebatas belanja rutin, kini sudah mulai berimbang, bahkan belanja pembangunan jauh lebih mendominasi.
“Realisasi kita tahun ini terjadi peningkatan dari tahun lalu, sebelumnya baru sebatas belanja rutin, tapi tahun ini anggaran pembangunan realisasinya lebih besar dari belanja rutin,” ujar Irwan.
Tingginya realisasi pembangunan mendapat apresiasi dari Bupati Irwan, dan meminta keberhasilan itu dipertahankan dan ditingkatkan. “Keberhasilan ini hendaknya dipertahankan dan tingkatkan oleh semua SKPD,” harap Irwan.
Pada kesempatan itu juga dibahas soal pengurangan anggaran 25 persen atau sebesar 302 Miliar, APBD Meranti akibat pemotongan dana DBH Migas. Aturan Pemerintah Jokowi ini memaksa Pemda Meranti kembali melakukan rasionalisasi anggaran dan melakukan penghematan.
Kepada Satker, Bupati Irwan mengintruksikan pengurangan belanja yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, diantaranya belanja dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Saya sudah mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan yang sifatnya tidak menyentuh publik secara langsung dikurangi, seperti perjalanan dinas dan seremonial yang sifatnya Internal kalo bisa dipangkas,”tegas Irwan yang tetap memprioritaskan pada belanja rutin dan publik.
Bupati Irwan juga meminta kepada tiap SKPD melakukan penguatan kinerja keuangan daerah. “Saya minta pengguna anggaran, Pimpro agar diberikan pelatihan secara berkala, dan kelemahan sepertinya berada diposisi tersebut,” papar Irwan.
Akibat kurangnya pengetahun dan pengalaman PA, Pimpro menimbulkan pelaksanaan anggaran terhambat dan memunculkan celah hukum, bukan karena pelanggaran tetapi karena ketidak tahuan.
“Kelemahan-kelemahan itulah yang perlu ditutupi, dan evaluasi seperti ini juga penting dalam rangka meningkatkan pemahaman yang berujung pada peningkatan kinerja pegawai,” pungkas Irwan mengakhiri.
source : RiauCitizen.com
