PEKANBARU, TAMPAN - Mutasi pejabat eselon III dan IV yang berlangasung pekan kemarin menyisakan masalah. Sebelumnya dari 89 pejabat yang dilantik ada satu pejabat yang menolak dilantik.

Belakangan muncul lagi kabar, masih di dinas yang sama, yakni di Dinas Perhubungan, ada pejabat yang dilantik Rabu (8/8/2018) kemarin mengundurkan. Pejabat yang dimaksud adalah Susandra yang dilantik menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru.

Susandra dilantik di jabatan tersebut menggantikan posisi Sarwono yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru. Namun belum diketahui apa yang menyebabkan Susandra mundur dari jabatan yang baru dirinya jalani selama lebih kurang 3 hari.

Plt Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Kendi Harahap saat dikonfirmasi, Minggu (12/8/2018) membenarkan kabar tersebut. Kendi membenarkan pejabat yang mengundurkan diri tersebut bernama Susandra. Ia sebelumnya hanya staff biasa dan dipromosikan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir.

"Iya betul, yang bersangkutan secara resmi mengajukan surat pengunduran diri," kata Kendi.

Saat disinggung apalasan yang bersangkutan mengundurkan diri, Kendi enggan menjelaskanya. Kendi berasalan belum bertemu secara langsung dengan bawahanya yang mengundurkan diri tersebut.

"Saya baru terima suratnya, jadi belum bertemu langsung dengan yang bersangkutan," ujarnya.

Meski penjelasan alasan pengunduran diri Susandra secara langsung belum dirinya dapatkan, namun Kendi mengaku alasan pengunduran diri Susandra karena yang bersangkutan merasa tidak cocok menduduki jabatan tersebut. Alasanya ini seperti yang disampaikan Susandra dalam surat pengunduran dirinya.

"Dalam isi surat itu alasanya yang bersangkutan menyebut tidak cocok mengemban jabatan Kasubag Parkir," katanya.

Kendi menyayangkan pengunduran diri Susandra dari jabatan yang diamankan kepadanya. Padalah menurut Kendi penetapan jabatan oleh seseorang pejabat tentu ada pertimbanganya. Dan amanah tersebut jelas merupakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan yakni Walikota Pekanbaru.

"Kita sudah berusaha menaikan jabatan yang bersangkutan dari staff ke Kasubag. Tapi yang bersangkutan menolak. Berarti memang tidak mau dinaikan," tuturnya.

Sementara untuk mengisi kekosongan dua jabatan di Dinas Perhubungan, yakni jabatan Kasubag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru pasca pengunduran diri Zulkarnain dan Susandra pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Pekanbaru.

"Nanti kita akan segera koordinasi dengan BKP-SDM, untuk sementara kita kosongkan dulu, jika diperbolehkan kota akan tunjuk Plt-nya," katanya.

Sebelumnya, Zulkarnai yang rencananya akan dilantik pada jabatan Kasubag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Pekanbaru batal dilakukan karena yang bersangkutan dua kali tidak menghadiri udangan pelantikan.

Zulkarnain saat ini tercatat sebagai pelaksana di Dinas Perhubungan. Rencananya dia akan dilantik menduduki jabatan baru sebagai Kasubag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Pekanbaru. (dow)

source : beritapekanbaru

Truk Bertonase Besar Leluasa Masuk Kota Pekanbaru

PEKANBARU, TAMPAN – Banyak penyebab terjadinya kemacetan di Kota Pekanbaru, salah satunya truk bertonase besar yang masuk ke kota atau jalanan protokol. Dari pantauan awak media, tampak truk-truk bertonase besar dengan leluasanya masuk ke jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tidak hanya pada hari biasa, weekend atau akhir pekan pun truk yang seharusnya dilarang melintas tampak dengan leluasanya melintasi jalanan protokol Kota Pekanbaru.

Hal inilah yang membuat menjadi pertanyaan beberapa warga yang melihat truk-truk tersebut. Selain itu, warga juga tampak kesal dengan masuknya truk bertonase besar masuk ke dalam permukiman mereka.

"Kok bisa truk sebesar itu, sepanjang itu masuk kesini? Udah jelas jalannya kecil, ya macet lah," ujar Arif salah seorang warga yang melihat truk bertonase besar melintas di Jalan Paus, Minggu 5 Agustus 2018.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Jupri. Pria yang bekerja di salah satu bank swasta ini menuturkan, seharusnya truk-truk tersebut segera ditindak agar tidak merugikan pengendara yang lain.

"Iyaa itu saya heran. Setahu saya ada peraturan truk besar dilarang masuk kota. Tapi ini kok dibiarkan? Instansi terkait segeralah menindak truk bertonase besar yang masih masuk ke dalam kota. Selain membuat macet, jalanan juga bisa rusak," tuturnya.(dow)

source : beritapekanbaru

Pembangunan Kantor Pusat Uji KIR Pekanbaru Masih Tidak Jelas

PEKANBARU, SAIL - Pembangunan pusat uji kendaraan atau KIR di Kota Pekanbaru hingga kini masih abu-abu atau belumlah jelas. Padahal rencana pembangunan ini sudah dilakukan sejak awal bulan April 2018 lalu.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut, mengatakan pembangunan masih terkendala beberapa hal. Salah satunya keberadaan pedagang di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru.

"Pedagang pasar induk masih berada di lahan yang akan dibangun kantor tersebut, kami belum bisa membangunnya kalau pedagang masih disana," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Kendi Harahap, Rabu 4 Juli 2018.

Melihat permasalahan tersebut, Kendi mengatakan dirinya telah meminta kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan ataupun memindahkan pedagang secepatnya dari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pusat uji KIR tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru untuk segera mengambil solusi, agar kami bisa memulai pembangunannya," tuturnya.

Seperti yang diketahui, pembangunan pusat uji KIR tersebut akan menghabiskan dana rakyat sebesar Rp2,5 miliar. Namun pembangunan tahun ini bukannlah tahap akhir penyelesaian.

"APBD kota murni. Tahun ini belum, anggarannya gak bisa sekaligus. Sekarang ini baru sampai lantai satu saja. Dua tahun anggaran ditargetkan selesai. Rencana tiga lantai," jelasnya.

Sementara terkait pemilihan lokasi pembangunan pusat uji KIR, Kendi menuturkan pembangunan dilakukan di dalam Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) atau Terminal AKAP dikarenakan lahan tersebut luas dan juga milik pemko.

"Itu tanah kita yang ada, itu tanah pemko. Kalau ada yang luas bisa saja tidak disitu," pungkasnya.(dow)

source : www.beritapekanbaru.com

Pekanbaru Macet Dimana-Mana, Dishub Lakukan Pembohongan Publik

PEKANBARU, TAMPAN - Anggota DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani S Sos, menyebutkan, Dishub Pekanbaru melakukan pembohongan publik.

"Mana, di mana mereka mengatur jalan. Terutama dalam sepekan ini, saya tidak melihat mereka di jalan. Makanya, benar apa yang dilaporkan masyarakat ke kita. Jadi, yang dibilang turunkan puluhan personil tu mana," kata Fikri geram, Minggu (10/6/2018).

Sebelumnya, Dishub menyebut akan menempatkan para anggotanya di titik-titik rawan macet di Kota Pekanbaru.

Plt Kadishub Pekanbaru Kendi Harahap mengatakan, pihaknya menurunkan sekitar 60 personil, untuk mengatur arus lalu lintas (lalin). Terutama di sekitar Pasar Ramadan yang ada di Kota Pekanbaru.

Penempatan personil yang dilakukan ini, untuk mencegah terjadinya kemacetan di titik-titik tertentu saat Ramadan. Seperti halnya di pasar Ramadan, yang sudah banyak dikunjungi masyarakat. Para petugas ini di tempatkan mulai pukul 16.00 sampai 18.00 WIB.

Padahal beberapa hari belakangan ini, titik macet di Kota Pekanbaru bertambah. Seperti halnya di Jalan Imam Munandar/Harapan Raya, Jalan Subrantas Panam, Jalan Garuda Sakti, Jalan Delima, serta beberapa jalur lainnya.

"Ini yang dinamakan pembohongan publik itu. Jalur yang mana mereka atur. Jalan Sudirman dan Diponegoro saja. Itu sama halnya dengan bohong. Sebab, titik macet itu hampir menyeluruh di Kota Pekanbaru," ungkap Fikri.

Makanya Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi ini, pihaknya meminta, Dishub beserta pihak kepolisian, benar-benar mengatur titik macet di kota ini.

"Kita tahu, Dishub kekurangan personil. Tapi kan bisa diatur teknisnya, mana jalur macet yang paling parah. Itu yang dikondisikan bersama Polantas," saran politisi NasDem ini.(dow)

source : www.beritapekanbaru.com