Suhardiman Amby : Gubri Diminta Segera Teken Pergub APBD

RIAU, PEKANBARU - Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2019 masih tertunda. Padahal, penyempurnaan APBD melalui hasil koreksi Kemendagri telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mendesak agar Gubri segera menerbitkan Pergub APBD. Karena bila tidak ada Pergub, maka pelaksanaan program APBD 2019 bakal tertunda.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Jumat (11/1). Ia menuturkan, saat ini persoalan APBD 2019 bisa dikatakan tidak ada masalah. Hanya saja untuk pelaksanaan program, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu adanya landasan hukum, yakni Pergub yang dikeluarkan oleh Gubri.

“Saya sudah berulang kali mengatakan, Pergub itu landasan OPD untuk melaksanakan kegiatan. Ini sudah hampir memasuki pertengahan bulan. Namun, progresnya belum ada. Hanya tinggal menerbitkan Pergub, masih juga ditunda. Ini kan menurut kami aneh,” ucap Suhardiman.

Menurut dia, Gubri harusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan Suhardiman menyikapi alasan penundaan penerbitan Pergub APBD, karena Gubri masih berada di luar negeri. Pihaknya tidak mempersoalkan bila alasannya penting dan mendesak.

“Mungkin menghadiri undangan atau segala macamnya. Pergub ini nyawa APBD. Kalau tidak ada, tidak ada program yang bisa dieksekusi,” tuturnya.

Ia melanjutkan, di sisa jabatan Gubri yang tinggal 40 hari lagi harusnya ada program yang sudah berjalan. Jangan sampai nantinya Gubri meninggalkan kesan yang tidak baik selepas menjabat. Bahkan bila perlu, pejabat teras pemprov agar mengingatkan Gubri untuk pengesahan Pergub APBD.

“Ini yang kita khawatirkan. Apakah sengaja ditunda atau bagaimana kita tidak tahu. Ini yang teriak nanti masyarakat juga. Sepeti program perbaikan jalan bahkan gaji honorer juga berganti.(dow)

source : berita riau

Realisasi APBD Riau 2018 tak Capai Target

RIAU, PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau Masperi, mengatakan rendahnya serapan APBD tahun 2018 disebabkan karena tidak adanya APBD Perubahan (APBD-P). Hal itu menjadi penyebab utama capaian target yang sudah ditentukan sebelumya tidak tercapai. 

"Dibanding dengan tahun sebelumnya kita menurun. Tapi sesungguhnya tidak demikian, angka Rp8,4 triliun ini dibandingkan dengan total APBD kita sebesar Rp10,3 triliun. Ketika beban tugas kita di Rp10,3 triliun, realisasinya Rp8,4 triliun maka persentasenya 81 persen, tapi kenyataannya tidak demikian," kata Masperi, Senin (7/1/18). 

Menurutnya, dari APBD Rp10,3 triliun tersebut, yang menjadi tugas pokok Pemprov Riau sebenarnya hanya sebesar Rp9,3 triliun. Karena tahun 2018 pendapatan Pemprov Riau tidak mencapai angka Rp10,3 triliun.  

"Ketika tidak ada APBD perubahan tentu itu kita ubah, dari Rp10,3 triliun ke Rp9,3 triliun. Sehingga angka 81 persen itu naik menjadi Rp9,3 triliun, dibagi 81,4 persen (capaian) dikali 100 persen. Jadi itu malah lebih tinggi dari kinerja tahun 2017. Tapi kerena tidak ada APBD perubahan, maka kami tidak bisa menyesuaikan angka-angka itu," ujarnya. 

Seperti diketahui, realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2018 mencapai 81,44 persen atau Rp8,4 triliun dengan realisasi fisik sebesar 91,77 persen.

Dari total APBD Rp10,3 triliun, realisasi belanja tidak langsung berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 lalu hanya sebesar 50,16 persen atau Rp5,1 triliun, dari target 56,10 persen atau Rp5,7 triliun. 

Sementara untuk belanja langsung, pemeritah setempat hanya merealisasikan Rp3,2 triliun atau 31,26 persen dari target 43,90 persen. Jika dibandingkan tahun 2017, serapan APBD tahun 2018 masih lebih rendah, untuk realisasi keuangan terdapat selisih berkisar 6.56 persen. Sedangkan pada realisasi fisik selisihnya berkisar 2 persen.(dow)

source : berita riau