RIAU, POLITIK - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengakui sampai saat ini belum membaca edaran baru Menpan - RB terkait netralitas ASN di Pilkada 2018. Dimana dalam beberapa poin sangat sering dilakukan ASN selama ini.
 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi |
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) memberlakukan larangan para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) berswafoto (selfie) atau berfoto bersama dengan calon kepala daerah, kemudian menggungah foto itu ke media sosial. Larangan ini mulai berlaku 1 Januari 2018.
"Saya belum baca edaran baru Menpan-RB itu, nanti saya akan cek dulu, "ujar Sekda Ahmad Hijazi kepada Wartawan, Selasa.
Jika benar ada edaran Menpan seperti itu, maka menurut Sekda sudah satu kemutlakan ASN harus menjalankan edaran tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kepada ASN.
"Tentunya jika itu aturan dari Menpan harus dijalankan dan ditaati semua ASN. Apalagi saya rasa ASN tahu harus netral di Pilkada, "ujar Ahmad Hijazi.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah juga mengaku belum tahu adanya edaran baru Menpan RB tersebut, Ia bahkan mengaku belum menerima edaran itu.
"Belum ada, kalau ada kasih saya ya, belum baca edaran barunya seperti apa," ujar Ikhwan.
Dalam surat edaran Kemenpan RB bertanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Menpan RB, Asman Abnur itu menyebutkan, ancaman sanksi pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga pemecatan.
Menpan-RB Asman Abnur telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK), kepada menteri, kepala lembaga, kepala kepolisian, panglima TNI, dan kepala daerah. Surat tersebut berkaitan dengan netralitas bagi PNS saat pilkada dan pemilu mendatang.
Pada Poin C angka 1 disebutkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS mewajibkan bagi PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau pun golongan.(gun)
