BeritaKampar.com, Politik - Terkait insiden pengusiran yang di lakukan bupati kampar sesaat sebelum sidang paripurna Pengambilan Persetujuan Multiyear pembangunan Jembatan Water Front City dan penyampaian Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014,di mulai,
Ketua DPD partai PDI P akan kami perpanjang,kata Dedi Suheri, untuk itu dirinya akan memberi tahukan kepada Presiden Jokowi, tentang arogansi Bupati Kampar Jefri Noer kepada anggota DPRD Kampar yang sekaligus kader PDIP.
"Karena PDIP partainya pemerintah, maka saya mengambil sikap untuk melaporkan ke Jokowi. Agar kepala daerah seperti ini dapat teguran keras dari Presiden yang sekaligus petinggi PDIP,"ungkapnya
Ia mengungkapkan, sebelum menerima kabar Triska Felly dimarahi Bupati Kampar didalam ruang paripurna DPRD Kampar, dirinya langsung menghubungi (Triska Felly.red) dan ternyata dia tidak salah. (baca juga : Sidang Paripurna, Jefri Noer Maki Anggota DPRD Kampar)
"Karena itu saya berani pasang badan, untuk masalah ini, yang disebab paripurna tidak corum. Dan bupati tidak punya hak untuk interfensi ataupun memaksakan kehendanya kepada anggota DPR untuk menandatanganinya persetujuan apa yang digagasnya. Karena DPRD adala lembaga menyoroti kinerja kepala daerah,"pungkasnya. (baca juga : Ketua DPRD Kampar Membisu dan Anggap Biasa Dimaki Bupati Kampar)
Felly juga bercerita kepadanya, kalaupun dia marah pada saat itu tidak akan ada anggota DPRD didalam itu menyokong dirinya, malahan para anggota DPRD yang ada di dalam akan menertawai dirinya. "Makanya dia diam saja saat di marahi tadi dan ditambah lagi dia itu wanita,"pungkasnya lagi. (baca juga : Diusir Bupati Kampar, Triska Felly : Saya tak Dengar kalau Diusir)
Untuk diketahui kata Dedi Suheri, paripurna Pengambilan Persetujuan Multiyear pembangunan Jembatan Water Front City dan penyampaian Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014, yang dilaksanakan tadi tidak terjadwal dengan jelas serta terkesan di paksakan ujarnya .
"Makanya ada yang tidak hadir, karena jadwalnya tidak jelas dan mendadak sekali. Jadi jangan disalahkan kenapa tidak corum, karena paripurnanya dadakan saja oleh oknum anggota Badan Musawarah (Banmus) DPRD yang punya kepentingan sama bupati. Jadi disitulah masalah yang terjadi agar publik tahu,"ujarnya (kim)
