KabarSiak.com, Lingkungan - Program Nasional (Prona) sertifikat tanah atau lahan yang diperuntukan pada masyarakat yang tergolong tidak mampu dari Pemerintah Daerah seharusnya ada pengawasan dari semua pihak. Terutama dalam penyalurannya ke masyarakat.
Hal itu disampaikan salah satu Anggota DPRD Siak Agustiawarman Selasa (28/4/2015) ketika ditemui dikantornya. Menurutnya persoalan Prona Sertifikat itu memang klasik, sejak digulirkannya program tersebut permasalahan itu-itu saja, kebanyakan tidak tepat sasaran.
“Sertifikat Prona itu, kalau tidak diberikan pengawasan maka yang menerima bisa saja ke orang yang tidak berhak,” ujar Politisi Partai PAN itu.
Padahal yang berhak menerima prona itu ada ketentuannya serta ada kriterianya. Namun justru yang sering didengarnya dari masyarakat, sertifikat bisa diberikan karena ada kedekatan pada kepala Desa serta kepentingan lainnya.
Karena itu ia mengingatkan semua program yang memang untuk kepentingan masyarakat jangan sampai disalahgunakan. “Karena kita pun tidak mau masyarakat yang memang berhak mendapatkan justru tertinggalkan akibat ulah oknum-oknum tertentu,” kata Agustiawarman.
Ditambahkannya, Sertifikat Prona itu secara garis besar dibiayai dari uang Negara yang memang harus dipertanggungjawabkan. “Apalagi jumlah warga yang berhak mendapatkan Sertifikat Prona di Kabupaten Siak setiap tahun mengalami peningkatan,” tandasnya.
source : RiauCitizen.com
