BeritaInhu.com, Politik - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Widiyatmantoro kepada Bupati Inhu yang diwakili Plt Sekda Agus Rianto dan Ketua DPRD Inhu Miswanto, Wakil Ketua DPRD Inhu Adila Anshori, seluruh kepala badan, dinas dan kantor di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (29/5) yang diawali dengan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Inhu tahun 2014.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Widiyatmantoro mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun ini, Kabupaten Inhu kembali memperoleh opini WDP seperti tahun-tahun sebelumnya. BPK RI berharap agar LHP tahun 2014 ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Inhu dan disampaikan kembali selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.
Ketua DPRD Inhu Miswanto mengungkapkan sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, pihaknya akan terus berupaya menjalin komunikasi bersama kepada semua pihak, sehingga ke depannya berbagai kekurangan dan kelemahan atas LKPD Kabupaten Inhu dapat diminimalisir.
Sementara itu, Bupati Inhu yang diwakili Plt Sekda Inhu Agus Rianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha menjalin komunikasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sehingga ke depan dapat lebih optimal.
Plt Sekda juga menyampaikan, penetapan opini WDP ini akan menjadi pelajaran bagi semua pihak di Kabupaten Inhu agar kedepan dapat lebih baik dan akan langsung melakukan tindaklanjut untuk disampaikan kembali kepada BPK RI.
“Tahun ini kami sengaja membawa seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhu pada penyerahan LHP ini, sehingga berbagai rekomendasi yang disampaikan BPK RI dapat langsung ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegasnya. (dod/rls)
