BeritaKampar.com, Politik - Tim pendataan untuk penerima dana bantuan program pemerintahan Jokowi dan yusuf kalla dari Kecamatan Kampar diduga melakukann intimidasi waktu mengadakan rapat di kantor desa pulau tinggi minggu (14/6/15), bersama Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga,(RW), Kepala Dusun serta seluruh aparat pemerintahan desa dengan memanipulasi data orang miskin padahal orang miskin dan layak menerima bantuan di desa Pulau Tinggi sangat banyak.
Rapat yang semula berlangsung aman dan tertib tentang pembahasan data masyarakat miskin akhirnya berakhir dengan perdebatan yang tak berunjung saat salah seorang petugas dari Kecamatan menyampaikan kategori orang msikin itu jangan di modifikasi sebab kita berbicara yang riil dan nyata,
Namun salah seorang RT Desa Pulau Tinggi Sidap langsung bertanya tentang tolak ukur yang di katakan miskin dan seperti apa masyarakat yang dikatakan miskin tersebut kenapa begitu kalau di RT saya memang rata-rata masyarakatnya banyak yang miskin dan yang hanya pengawai negeri hanya 2 orang saja selebihnya banyak yang hanya buruh tani yang mempunyai penghasillan tidak menentu jadi seperti apa yang di katakan miskin, ujarnya
Ditambahkannya, menyikapi pertanyaan tersebut pihak dari Kecamatan dengan buru-buru hanya memberikan selabar kertas yang kolom untuk pengisiannya di batasin jadi apa gunanya di lakukan penambahan kalau kolomnya dibatasi, pungkasnya.
Sementara itu salah seorang tokoh pemuda Pulau Tinggi, Asri Wandi (30), sangat menyanyangkan apa yang di sampaikan oleh perwakilan pihak kacamatan Kampar mengapa pula untuk warga miskin di batasi kan sudah jelas kalau warganya miskin yang wajarlah di masukan oleh RT kedalam daftar namun kita sayangkan mengapa pihak dari kecamatan melakukan pembatasan data pula, ini sudah jelas sebuah pelanggaran atau sebuah kesalahan yang mesti kita luruskan.
Coba kita tengok di desa lain itu paling banyak data penerimanya karena apa kita patut menduga sengaja pihak-pihak tertantu ini mengecilkan data orang miskin di desa pulau tinggi namun di tempat lain di genjot data penerimanya, karena ada hubungan kedekatan antara pihak tertantu sungguh ini sangat kita sayangkan saat pemerintah jokowi-jk ingin menjalankan pemerintahan yang bersih dan trasparan tidak akan pernah terwujud kalau aparaturnya di bawah tidak bisa betul-betul berprinsip bekerja, tutupnya. (kim)
